Bauran Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia Atasi Intrusi Ringgit di Perbatasan

Sebuah entitas ekonomi yang terikat oleh ketergantungan satu-sama lain. Secara lokasional ia, bisa berada dalam satu negara atau lebih. Dalam konteks ini ekonomi komunitas yang berada diperbatasan berlokasi diantara dua negara.

Meskipun berada di negara yang berbeda ia memiliki kemiripan. Baik dalam konteks komoditas dan budaya. Interaksi ekonomi komunitas itu kian menguat karena, jarak ke pusat aktifitas di Kaltara menghadapi banyak kendala.

Jarak yang terlalu jauh menyulitkan pola interaksi dan integrasi ekonomi. Dalam skala yang kecil ia akan dihadapkan pada tingginya biaya. Sementara Pemerintah juga dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya. Termasuk mininnya anggaran belanja.

Intrusi ringgit dalam prespektif nasionalisme memang tidak bisa dibenarkan. Tetapi dalam konteks ekonomi komunitas adalah realitas sosial-ekonomi yang tidak bisa dihindari. Meskipun demikian harus tetap ada upaya maksimal untuk perkecil intrusi itu.

Jangka pendek secara konsisten BI sudah menyediakan Rupiah sesuai kebutuhan. Akan tetapi dalam jangka menengah dan panjang menjadi tanggung jawab bersama. Terutama pemerintah.

Karena pemerintahlah yang memiliki kewenangan yang besar melalui kebijakan fiskalnya. Atas dasar kewenangan itu maka, pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di perbatasan adalah tanggungjawab Pemerintah.

Bukan hanya Pemerintah Kabupaten Malinau dan Nunukan. Akan tetapi juga Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemrintah Pusat. Urusan intrusi ringgit adalah urusan kedaulatan negara. Menyumbat intrusi ringgit berarti meneguhkan Rupiah. Karena, Rupiah adalah Harga Mati!

(*)