Ribuan Anggota Dewan dan Wartawan Terlibat Permainan Judi Online, Termasuk Pegawai Kemenkominfo

Lebih lanjut, Johan mengaku kaget karena ternyata ada rekening yang diperjualbelikan untuk judi online. 

Apalagi, perputaran uang Rp 600 triliun terkait judi online termasuk angka yang fantastis. Johan mendesak PPATK mengusut hal tersebut.

"Cukup terkejut juga ternyata ada 600 T perputaran dana yang melalui judi online, memang judi ini secara langsung merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung itu juga bisa merugikan keuangan negara," ujar Johan.

Johan menambahkan, dirinya juga mendengar ada pegawai bank menggunakan uang bank untuk bermain judi online, sehingga Satgas Pemberantasan Judi Online harus bertindak konkret mengatasi judi online.

"Saya ingin tahu bagaimana tindak lanjut itu kan terdeteksi dengan rinci bahkan ada profesi wartawan pun disebut kemarin itu kalau nggak salah itu PPATK bisa tahu sampai ke profesi, ini kan luar biasa," ujarnya.

"PPATK bagian dari satgas ya, tentu apa yang akan dilakukan oleh satgas jangan berhenti hanya kepada pengumuman saja, jadi harus ada tindakan konkret," tutup Johan Budi.

PPATK menurut Ivan berkoordinasi dengan negara lain untuk mengusut aliran duit judi online yang terdeteksi mengalir ke 20 negara.

"Sudah, sudah, kami kerja sama dengan FIU (Financial Intelligence Unit) negara lain," kata Ivan.

Namun Ivan tidak mengungkapkan negara yang menjadi tempat mengalirnya duit judi online tersebut.

Baca juga: Baru Bebas Penjara, Pria di Sei Menggaris Nunukan Kaltara Curi Uang Jutaan Rupiah untuk Judi Online

Termasuk juga para pihak yang diduga terlibat.

"Saya harus lihat datanya lagi, itu ke Pak Satgas, ke Pak Menko," ujarnya.

"Waduh, saya nggak pegang data itu lupa saya," imbuhnya.

Untuk diketahui, FIU atau Unit Intelijen Keuangan berfungsi sebagai pusat nasional untuk penerimaan dan analisis laporan transaksi mencurigakan dan informasi pencucian uang yang relevan, tindak pidana asal yang terkait, dan pendanaan teroris.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil keberatan apabila hanya anggota DPR RI saja yang dibuka boroknya terkait judi online.

Karena itu Nasir meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) membongkar jika ada anggota eksekutif dan yudikatif terlibat judi online.