Isran Noor Disebut Masuk Rekomendasi PDIP Maju di Pilgub Kaltim 2024, Hari Ini Diumumkan Megawati

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Calon petahana Isran Noor disebut masuk rekomendasi PDIP untuk maju di Pilgub Kaltim 2024, hari ini, Rabu (14/8/2024) diumumkan Megawati Soekarnoputri.

Kabar PDI Perjuangan gagalkan potensi kotak kosong di Pilgub Kaltim 2024 melawan pasangan bakal calon Rudy Masud dan Seno Aji makin menguat.

Hari ini, Rabu (14/8/2024), PDIP bakal mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah di lebih dari 100 wilayah yang di Pilkada serentak 2024.

Sumber terpercaya Tribun Kaltim menyebutkan, nama Isran Noor juga termasuk yang akan diberikan SK rekomendasi dari DPP PDIP.  

“SK Rekomendasi akan diberikan DPP PDIP besok pagi (hari ini, red) kepada Isran Noor – Hadi Mulyadi,” kata sumber yang tak ingin disebutkan namanya ini, Selasa (13/8) malam.      

Baca juga: PPP Ikut Dukung Rudy Mas’ud–Seno Aji di Pilgub Kaltim 2024, Harapan Isran Tinggal PDIP dan Demokrat         

Saat Tribun Kaltim mengkonfirmasi bocoran ini, DPD PDIP Kaltim belum mau bersuara terkait kabar tersebut.

Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis sudah menegaskan beberapa waktu lalu, bahwa partainya akan menyuguhkan calon terbaik di Pilgub Kaltim 2024 mendatang.

PDIP akan memberikan masyarakat Kaltim pilihan di Pilkada Kaltim, dan menolak adanya kotak kosong pada kontestasi demokrasi mendatang.

“Saya mengamini apa yang disampaikan Ketua DPD PDIP Kaltim. Kita ingin Pilkada serentak di Kaltim ini, masyarakat punya pilihan (tidak kotak kosong). Doa kan saja untuk Kaltim,” tegas Ananda Emira Moeis, beberapa waktu lalu.

Diumumkan Megawati

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan langsung bakal calon kepala daerah yang dibagi menjadi tiga gelombang serta mencerminkan Indonesia Raya.

"Ibu Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang gelombang pertama," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Selasa (13/8/2024).

Dikemukakan, pijakan PDIP untuk Indonesia Raya maka yang diumumkan merepresentasikan Tanah Air dari Aceh, Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Maluku.

Baca juga: Profil Isran Noor, Petahana Maju di Pilgub Kaltim 2024 Come Back ke Demokrat: Makan Ikan Selangat

Politisi asal Yogyakarta ini menyebut sudah sekitar 70 persen surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri.

Pengumuman calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 ini rencananya akan digelar hingga tanggal 26 Agustus 2024 atau sampai tahap ketiga nanti.

Hasto mengakui masih terdapat beberapa daerah strategis yang tidak akan diumumkan dalam pengumuman gelombang pertama tersebut.

"Beberapa wilayah yang masih didalami itu adalah daerah Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan juga beberapa wilayah provinsi lainnya.

Tetapi secara umum, untuk kabupaten/kota, itu sudah siap (diumumkan)," terangnya.

Dia mengungkap alasan mengapa provinsi yang disebutkan tadi belum dapat diumumkan pada gelombang pertama nanti.

"Karena ada keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya di Riau kami bekerja sama dengan PKB, meskipun pemenang pemilu adalah dari PDIP tetapi sebagai calon gubernur yang diusung adalah dari PKB," tuturnya.

Baca juga: Kampanye Tolak Kotak Kosong Menggema di Samarinda Jelang Pilgub Kaltim 2024: Kegagalan Demokrasi

"Sehingga kami juga melakukan komunikasi yang sama untuk daerah-daerah lain baik itu dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Perindo, dan juga Partai Hanura.

Banyak kerjasama dengan Hanura yang dilakukan di wilayah-wilayah yang merupakan basis PDI Perjuangan," pungkas Hasto.

Tak Merapat KIM

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus memberikan sinyal bahwa pihaknya tidak akan merapat pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk Pilkada Jakarta 2024.

Deddy mengatakan, PDIP akan lebih berfokus pada usaha untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas untuk rakyat.

"Lebih ke bagaimana menghadirkan pemilu yang betul-betul berkualitas. Artinya kalau semakin banyak calon (yang maju Pilkada), ya masyarakat bisa memilih berbagai argumentasi, visi misi, posisi ya dari masing-masing kandidat," ucapnya.

Menurut Deddy Sitorus, banyaknya pilihan calon gubernur (cagub) oleh masyarakat dapat membuat peradaban politik akan semakin baik.

Selain itu, dengan tidak bergabungnya PDIP di KIM plus, maka keputusan itu dinilai adil untuk masyarakat.

"Jadi kalau PDI Perjuangan masuk ke dalam suatu koalisi besar yang kemudian tidak ada kompetitornya, saya kira itu juga tidak fair untuk masyarakat.

Meskipun untuk partai politik itu akan sangat berarti dalam artian nggak capek berkeringat lagi gitu ya," paparnya.

Baca juga: Koalisi Besar Dukung Rudy Mas’ud, Pilgub Kaltim Berpotensi Lawan Kotak Kosong: Demokrasi Tidak Sehat

Masyarakat Harus Diberi Pilihan

Pengamat Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Jamal Amin mengatakan, kesempatan Isran Noor – Hadi Mulyadi bisa melawan Rudy Masud–Seno Aji di Pilgub Kaltim 2024 bergantung keputusan PDIP.

Menurutnya, petahana harus mampu meyakinkan PDIP untuk bergabung bersama Partai Demokrat.  

Hanya dengan cara itu, bisa memenuhi syarat pencalonan minimal 20 persen kursi di DPRD Kaltim.

Dukungan petahana dari Partai Demokrat belum mencukupi syarat minimal yakini 11 kursi.

PDIP di DPRD Kaltim memiliki 9 kursi, dan otomatis bisa melengkapi jika bergabung. “Isran Noor harus mampu meyakinkan PDIP agar bisa bergabung,” sebutnya.

Come back-nya Isran Noor ke partai berlambang bintang mercy, juga dinilai Jamal membuka peluang meraih dukungan partai lain, termasuk PDIP.

Keputusan Isran Noor kembali menjadi kader Demokrat bisa jadi menjadi faktor penentu akhirnya dipilih sebagai calon Gubernur.

Sejatinya, demokrasi di Kaltim akan sehat jika PDIP memutuskan dukungan resmi ke petahana.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi. Jika PDIP dan Demokrat bersatu mengusung Isran Noor-Hadi, maka akan tercipta persaingan yang sehat dengan pasangan Rudy Masud-Seno," tegasnya.

Ia menegaskan, Pilgub Kaltim belakangan diisukan akan mempertemukan Rudy-Seno melawan kolom kosong atau kotak kosong.

Hal ini dianggap tidak mencerminkan kedewasaan politik masyarakat di Kaltim. (uws/TribunNetwork)

Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News