DKP2KB Nunukan Komitmen Jalankan Program Germas Hidup Sehat Melalui 6 Kegiatan Pokok

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DKP2KB ) Kabupaten Nunukan komitmen menjalankan program Gerakan Masyarakat ( Germas ) hidup sehat melalui enam kegiatan pokok.

Enam kegiatan pokok yang dimaksud yakni peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat.

Penanggungjawab Program Promosi Kesehatan DP2KB Kabupaten Nunukan, Selamat mengatakan saat ini daerahnya sudah memiliki Peraturan Bupati tentang Germas yaitu Perbup Nomor 65 Tahun 2019 tentang Germas.

Lebih lanjut dia katakan bahwa dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa Bappeda merupakan leading sektor dalam pelaksanaan Germas. 

Baca juga: BPJAMSOSTEK Tarakan MoU dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan

Hal itu berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas yang mengamanatkan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Germas.

"Kami komitmen untuk menjalankan program Germas hidup sehat melalui enam kegiatan pokok. Kami berharap masyarakat juga ikut mendukung program Germas ini," kata Selamat kepada TribunKaltara.com, Jumat (23/08/2024), sore.

Dia menuturkan bawa Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan Germas di Kabupaten hendaknya mengkoordinir OPD (organisasi perangkat daerah) untuk melaksanakan tugas pokok masing-masing. 

"Selanjutnya Bappeda Kabupaten melaporkan ke Bappeda Provinsi Kaltara kemudian disampaikan ke Kemendagri dan Staf Presiden," ucap Selamat.

Selamat berharap, Germas bisa menjadi upaya promotive dan preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat agar selalu terjaga dengan baik. 

Baca juga: Perkuat Wilayah Perbatasan, Pemkab Nunukan Lakukan Rakor Penyelarasan Rancangan Awal Renduk

"Strategi komunikasi untuk perubahan perilaku perlu ditekankan melalui sosialisasi, advokasi lebih ke stakeholder agar terbit regulasi. Peraturan kepala daerah perlu dibreakdown untuk menyesuaikan kondisi di daerah dan diimplementasikan ke wilayah Kabupaten Nunukan," ujarnya.

Lanjut Selamat,"Pentingnya sosialisasi mulai dengan mengenali karakteristik masyarakat dan bagaimana metode komunikasi yang digunakan. Selain itu perlu dilakukan pendekatan ke tokoh masyarakat yang paling berperan yang didengar oleh masyarakat," tambahnya.

Penulis: Febrianus Felis