Polda Kaltara Terjunkan 2.035 Personel Polri, Amankan Pilkada 2024, Berikut Rinciannya 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sebanyak 2.035 personel Polri diterjunkan melaksanakan pengamanan pelaksanaan Pilkada Kaltara 2024, melalui Operasi Mantap Praja Kayan 2024.

Ribuan personel Polri ini, terdiri dari Polda Kaltara sebanyak 528 personel, Polresta Bulungan 324 personel, Polres Tana Tidung 110 personel, Polres Malinau 342 personel, Polres Tarakan 351 personel
dan Polres Nunukan 380 personel.

Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto mengatakan,  menyiagakan sebanyak 2.035 personel ini, untuk mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2024 di Kalimantan Utara.

"Mereka akan bertugas selama 121 hari, terhitung mulai 27 Agustus hingga 25 Desember 2024," kata Kapolda usai memimpin Gelar pasukan dan simulasi pengamanan di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Senin (26/08/2024). 

Baca juga: Simulasi Pengamanan Pilkada 2024 Terjadi Penculikan Ketua KPU, Polda Kaltara Turunkan 2.035 Personel

Kapolda Kaltara mengatakan 2.035 personel Polri itu nantinya akan dibantu personel Brimob, Linmas, serta personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pasukan ini akan disebar di 2000-an lebih tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 5 kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. 

Orang nomor satu di Polda Kaltara itu mengatakan, bahwa kolaborasi yang kuat antara Polri, TNI, KPU, Bawaslu, dan komponen masyarakat lainnya juga menjadi fokus utama dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024.

Terkait situasi saat ini, Kapolda Kaltara mengatakan, sesuai hasil pemetaan, dan komunikasi dengan BINDA dan instansi terkait lainnya, hingga menjelang tahap pendaftaran, situasi dan kondisi Kaltara masih aman dan kondusif.

"Untuk lima kabupaten/kota di Kaltara, semua kategori aman," tegas kapolda saat ditanya daerah yang paling rawan selama tahapan Pilkada ini.

Kapolda Kaltara menegaskan bahwa sinergi antarlembaga adalah kunci untuk menciptakan pengamanan yang efektif dan proaktif.

Seluruh anggota Polri diinstruksikan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri selama pelaksanaan Pilkada.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada akan dilakukan secara tegas melalui Sentra Gakkumdu untuk memastikan keadilan dan kejujuran dalam setiap tahapan pemilihan.

Kapolda juga memberikan arahan strategis kepada seluruh personel untuk menghadapi potensi gangguan selama pelaksanaan Pilkada 2024.

Ia menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik yang dilandasi dengan komitmen moral serta disiplin kerja yang tinggi agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Selain itu, Kapolda menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi kerawanan dengan mengoptimalkan peran intelijen dan Bhabinkamtibmas guna mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang dapat mengganggu proses pemilihan.

(*)

Penulis: Edy Nugroho