Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Penyakit Tidak Menular, Minimal Setahun Sekali 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pasca terpilih, Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih akan melaksanakan program 100 hari pertama, salah satunya dengan program pemeriksaan kesehatan gratis. Semua daerah diinstruksikan menjalankan progam ini tak terkecuali di Tarakan, Kalimantan Utara.

Kepala Dinkes Tarakan, dr Devi Ika Indriarti mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah untuk penyakit tidak menular (PTM) atau screening kesehatan dan dilakukan minimal setahun sekali.

“Screening kesehatan ini dilakukan berkala minimal satu orang satu kali dalam setahun,” ucap dr Devii ika Indriarti.

Devi Ika Indriarti mengatakakan, sebenarnya pemeriksaan kesehatan gratis ini sudah ada dan diberlakukan bagi usia produktif dari usia 15 tahun sampai dengan 59 tahun 11 bulan 29 hari diberlakukan. 

Baca juga: Pastikan Kesehatan Jasmani Anggota, Polda Kaltara Gelar Pemeriksaan Kesehatan Berkala

“Sebenarnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis sudah ada dri dulu, screening gratis setahun sekali hanya dulu pemeriksaan kesehatan gratis gula darah, tinggi badan, berat badan dan lingkar perut,” ujarnya.

Menurut Devi Ika Indriarti, banyak masyarakat mengharapkan di pemeriksaan kesehatan gratis eras Presiden Prabowo Subianto  ini nantinya ada kolesterol dan asam urat. 

"Kalau misal program jalan, sekarang kan sedang usulan nanti kalau disetujui, maka bisa masyarakat mungkin dapat pemeriksaan kolesteroln, asam uratnya nanti dilihat berapa alokasinya, berapa jumlah yang diberikan untuk kita,” terangnya.

Ia melanjutkan, jika programnya berjalan nanti akan dilakukan di puskesmas, karena proyeknya yang saat ini dilakukan misal ada kegiatan petemuan atau ada sambaing ke dinas atau OPD kemudian ada yang mengajukan ke OPD baru pihaknya jalan.

“Kalau menyentuh masyarakat kan banyak kegiatan jalan sehat biasa ada dirangkai pemeriksaan sreening. Membantu kami juga dalam meningkatkan data capaian tidak menular yang untuk diabetes, saat ini termasuk program standar pelayanan minimal yang harus tercapai 100 persen,” terangnya. 

(*)

Penulis: Andi Pausiah