Sering Tumpang Tindih Kegiatan, Mohammad Nafis Minta OPD Pemprov Kaltara Tingkatkan Koordinasi 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III DPRD Kaltara belum lama ini melakukan kunjungan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara yang menjadi mitranya. Di antaranya ke Bappeda dan Litbang dan ke Dinas PUPR-Perkim.

Salah satu atensi dalam kunjungan ini, bekaitan dengan seluruh program dan system perencanaan pembangunan. Di mana Bappeda dan Litbang merupakan gerbong dan lokomotif penentu arah pembangunan. 

Anggota Komisi III DPRD Kaltara Moh Nafis mengatakan, dengan system perencanaan yang baik, maka akan baik terhadap pelaksanaan pembangunan di setiap daerah. Tak terkecuali di Kalimantan Utara.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) misalnya. Menurut Mohammad Nafis, hal ini harus dikoordinasikan dengan baik, antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota.

Baca juga: Kunjungi SDN 01 Bunyu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Saksikan Implementasi Literasi di Sekolah 

“Sebaiknya, Bappeda kabupaten dan kota melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi terkait dengan program atau rencana pembangunan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih program atau pembangunan," ungkap Mohammad Nafis.

Ia mencontohnya, DPRD Kaltara mendapat laporan sebelumnya ada temuan beberapa program pembangunan di kabupaten dan provinsi terjadi tumpang tindih. Artinya ada kegiatan yang sama, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota di lokasi yang sama.

“Ini kan sangat disayangkan, dengan lokasi dan waktu sama, anggaran di tahun yang sama untuk pekerjaan yang sama. Menurut kami, ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,"  ungkap politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Mohammad Nafis berharap, ke depan tidak ada lagi tumpang tindih program dan pembagunan di Kaltara. Sehingga kegiatan akan bisa lebih tepat sasaran dan merata.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltara Mohammad Nafis Serap Aspirasi Masyrakat, Nelayan Keluhkan Penghasilan Menurun

“Ini juga salah satu atensi kami dari Komisi III DPRD. Yaitu, sinergi antara kabupaten dan kota dan pemerintah provinisi lebih diperkuat lagi, pembangunan yang merata dan tepat sararan harapan kami. Sehingga dampak pembangunan dalam satu hanun anggaran bisa di rasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Utara," imbuhnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho