Tingkatkan Pengawasan di Kaltara, Pemprov Jadikan BPKP Sebagai Mitra Strategis Dalam Pembangunan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dalam rangka meningkatkan pengawasan serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan mulai dari aspek kebijakan, perencanaan strategis, hingga pengendalian pelaksanaan pembangunan.
 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menggelar Audiensi Agenda Prioritas Pengawasan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, Senin (10/3/2025).
 
Pada kesempatan ini, Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengajak seluruh jajarannya di Pemprov Kaltara agar melihat BPKP sebagai mitra strategis dalam menjalankan roda pembangunan yang selaras dengan kebijakan Nasional.
 
“Dimana peran BPKP sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sangat krusial dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Zainal A Paliwang, Senin (10/3/2025).

Baca juga: Kapolda Irjen Pol Hary Sudwijanto Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP Kaltara 

Dalam agenda yang berlangsung di gedung gabungan dinas, Tanjung Selor Zainal sempat melakukan absensi kehadiran kepada masing-masing jajaran Perangkat Daerah untuk memastikan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap program strategis nasional.
 
Ia menegaskan, bahwa peran BPKP tidak hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai mitra strategis yang dapat memberikan atensi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
 
“Hal ini mencakup penguatan manajemen risiko, pengendalian kecurangan serta peningkatan kapasitas dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah,” ucapnya.
 
Pada tahun 2025, BPKP Perwakilan Provinsi Kaltara telah menyusun tujuh agenda pengawasan prioritas meliputi evaluasi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, evaluasi pendidikan,kesehatan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur pelayanan dasar, akuntabilitas keuangan, peningkatan produktivitas dan daya saing, keterjangkauan dan ketersediaan pangan serta penguatan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian kecurangan.

Baca juga: Dikukuhkan Gubernur Kaltara, BPKP Akan Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan

“pengawasan dan akuntabilitas merupakan hal penting dan harus menjadi perhatian bersama. Ini kaitannya dengan efektivitas anggaran dan optimalisasi sumber daya yang ada,” tutupnya.
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana