Pansus LKPj DPRD Kaltara Tinjau Program Empat OPD Pemprov di Nunukan dan Sebatik

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Selain di Tarakan, Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2024, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah program pemerintah provinsi di Kabupaten Nunukan, pada awal pekan ini. 

Fokus kegiatan berada di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, menyasar program yang dijalankan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Utara, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Perkim), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Perindagkop dan UMKM).

Anggota Tim Pansus LKPj DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengatakan, kegiatan Monev dilakukan guna memastikan program-program strategis yang didanai melalui APBD benar-benar berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami meninjau langsung berbagai program strategis yang sedang berjalan di Nunukan dan Sebatik, termasuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar serta sarana pelayanan publik," ujar Nasir.

Turut serta dalam monitoring ini Anggota DPRD Kaltara lain yang masuk dalam Tim Pansus LKPj, yakni Rismanto dan Rahman.

Beberapa proyek yang dikunjungi antara lain peningkatan Dermaga Pelabuhan Liem Hie Djung yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kaltara. 

Tim juga menyambangi sejumlah sekolah, seperti SMKN 1 Nunukan, SMAN 2 Nunukan Selatan, SMAK Negeri 1 Sebatik Barat, dan SMAN 1 Sebatik Tengah untuk melihat langsung kondisi sarana pendidikan serta progres rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru.

Di sektor infrastruktur dasar, tim mengevaluasi berbagai proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR-PERKIM. Proyek-proyek ini dinilai bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal aksesibilitas dan pelayanan publik.

Sementara itu, program dari Dinas Perindagkop dan UMKM yang turut dievaluasi adalah pembangunan drainase dan pengelolaan limbah basah di kawasan Toko Perbatasan Sebatik.

Proyek ini bertujuan meningkatkan kebersihan dan kenyamanan area perdagangan masyarakat perbatasan.

Nasir menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD.

"Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memastikan setiap kegiatan pemerintah provinsi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak positif di lapangan. Kami juga menerima langsung masukan dari warga sebagai bahan evaluasi," jelasnya.

Hasil monitoring ini, lanjut Nasir, akan menjadi bahan penting dalam pembahasan LKPJ bersama pemerintah provinsi.

Selain untuk pemberian rekomendasi DPRD Kaltara, data tersebut juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya secara lebih tepat sasaran dan merata.

(adv)

Penulis: Edy Nugroho