Berita Kaltara Terkini
Fraksi Demokrat Soroti Anggaran Pemprov Kaltara Boros, Belanja Seremonial Diminta Dipotong
Fraksi PD DPRD Kaltara menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai sebagai pemborosan.
Penulis: Edy Nugroho | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai sebagai pemborosan.
Melalui juru bicara Fraksi Demokrat H Saleh meminta agar belanja kegiatan seremonial yang merupakan salah satu bentuk pemborosan, dipotong.
Dalam menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda APBD Kaltara 2026, Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memangkas kegiatan yang dinilai tidak esensial dalam struktur APBD.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efisiensi fiskal sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Pemprov Jawab Pandangan Umum Fraksi atas Raperda RAPBD 2026
Politisi Partai Demokrat asal Nunukan ini, menyebut masih banyak pos anggaran yang berpotensi tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebih, dan program non-esensial harus dipangkas. Anggaran tidak boleh habis untuk hal-hal yang tidak produktif,” ujarnya.
Menurut Saleh, pemangkasan belanja konsumtif wajib dilakukan agar ruang fiskal tetap terjaga.
Penghematan akan memungkinkan pemerintah mengalihkan anggaran ke sektor pembangunan dan pelayanan dasar yang lebih mendesak.
Baca juga: DPRD Kaltara Soroti Persiapan Job Fair Pemprov Besok 21-22 November: Buka Akses Pekerja Lokal!
Ia menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi komitmen pemerintah di tengah kondisi fiskal yang menantang.
“Pemprov harus berani tegas. Penghematan bukan pilihan, tapi keharusan,” tandasnya.
(adv)
Penulis: Edy Nugroho
| DPRD Kaltara Soroti Persiapan Job Fair Pemprov Besok 21-22 November: Buka Akses Pekerja Lokal! |
|
|---|
| Ketua DPRD Kaltara Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Tanjung Selor sebagai Kota Definitif |
|
|---|
| Terkait Dugaan Pengeroyokan, Dua Anggota DPRD Bulungan Penuhi Panggilan Polda Kaltara Tanpa Advokat |
|
|---|
| Serikat Buruh Tuntut Kenaikan UMP Kaltara 2026 dari 6,5 Persen Hingga 10,5 Persen, Begini Alasannya |
|
|---|
| Anggota Komisi III DPRD Kaltara Dorong Percepatan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Anggota-DPRD-Kaltara-191125.jpg)