Berita Kaltara Terkini
Pansus DPRD Kaltara Komitmen Seluruh Ranperda Tahun Ini Tuntas
Pansus DPRD Kaltara menyatakan komitmennya untuk merampungkan seluruh Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam agenda pembahasan tahun 2025.
Penulis: Edy Nugroho | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Panitia Khusus ( Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menyatakan komitmennya untuk merampungkan seluruh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam agenda pembahasan tahun 2025.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Pansus I DPRD Kaltara, Herman pada Kamis (24/4/2025).
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltara ini menekankan, bahwa Pansus I tidak ingin ada satu pun draft Ranperda yang tertunda atau menjadi luncuran ke tahun berikutnya.
Hal ini terutama ditekankan pada Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan sisa pembahasan dari tahun 2024.
Baca juga: DPRD Dorong Pemkot Tarakan Libatkan Pihak Ketiga Kelola Pantai Amal dan TPAS, Begini Alasannya
"Kita berupaya Ranperda Keterbukaan Informasi Publik selesai tahun ini, jadi tidak ada luncuran perda untuk tahun depan," tegas Herman.
Menurutnya, Ranperda tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Utara. Karena itu, pembahasannya akan dilakukan secara cermat namun tetap dengan target waktu yang jelas.
"Pansus menargetkan Ranperda Keterbukaan Informasi Publik sesegera mungkin diselesaikan tanpa mengurangi esensi daripada pasal per pasal yang mengatur keterbukaan informasi publik, kemudahan mengakses informasi publik, termasuk juga mengatasi sengketa informasi publik," lanjutnya.
Herman menambahkan, seluruh proses pembahasan akan dilakukan secara cepat, namun tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengabaikan substansi penting dari regulasi tersebut."Artinya semua ini harus bisa kita lakukan secara cepat dan sesuai peraturan perundangan undangan serta substansi dari Perda itu sendiri," imbuhnya.
(Adv)
Penulis: Edy Nugroho
Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
DPRD Kaltara
Partai Kebangkitan Bangsa
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Bulungan
Pansus
Polemik Gaji Dewan, Berikut Rincian Tunjangan dan Gaji DPRD Kaltara: Capai Rp 24 Miliar Tahun 2025 |
![]() |
---|
Intip Gaji dan Tunjangan DPRD Kaltara Tahun Ini, 35 Anggota Dapat Rp 57 Jutaan per Bulan |
![]() |
---|
Ditolak Warga, DPRD Kaltara Sebut Penolakan Program Transmigrasi di Bulungan jadi Kewenangan Pusat |
![]() |
---|
Ketua Ikatan Mahasiswa Kaltara Jabodetabek Serukan Aksi Damai Digelar Tanpa Anarkisme |
![]() |
---|
BPPD Kaltara Soroti Pembangunan PLBN, Ingatkan Pentingnya Akses dan Kesejahteraan Warga Perbatasan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.