Instruksikan Disdik Tarakan Kaltara Data Anak tidak Sekolah, Khairul: Kerja Sama Kelurahan dan RT

“Saat ini data hampir 3.800-an informasinya. Tapi data ini belum pasti. Kan misalnya dia kelas 1, lalu tidak lanjut kelas 2, dianggap DO. Tapi bisa saja orangtuanya pindah. Jadi kita pastikan ini anak pindah, pindah ke tempat lain. Ini lagi dipetakan satu-satu,” ujarnya.

Kemudian yang lulus SD masuk ke SMP  tidak daftar, ke mana siswa tersebut.

Apakah pindah domisili keluar Tarakan atau faktor ekonomi. 

Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengakomodir.

“Sama juga SMP ke SMA. Kita lacak dulu. Jangan-jangan masuk SMA di luar, ikut boarding school, atau orangtuanya pindah. Karena data 3.800 itu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ditambah lagi kelas 7 sampai kelas 9 yang jadi kewenangan kota,” paparnya.

Ia melanjutkan lagi, saat ini, Tarakan sendiri ia meyakini dari ketentuan UU Sisdiknas minimal 20 persen sudah tercapai bahkan sampai 30 persen anggaran digelontorkan untuk pendidikan.  

Dan itu menjadi komitmen setiap tahun.

Dibuktikan dengan indikator keberhasilannya.

Di mana tercatat IPM Tarakan  setiap tahun naik bahkan tertinggi di Kaltara dan di atas rata-rata nasional.

Agregat pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita.

“Ini bisa jadi indikator bagaimana perhatian pemerintah terhadap pendidikan,” paparnya.

Ia melanjutkan lagi, termasuk beasiswa berprestasi dan tidak mampu dan biaya operasional sekolah, pembangunan infrastruktur sekolah, termasuk alat penunjang prasarana, sarana dan peningkatan kompetensi para guru.

Dari sisi pembangunan infrastruktur tahun ini tidak banyak dianggarkan.

Karena periode pertama untuk pembangunan sekolah sudah hampir selesai untuk tingkat SMP.

“Tingkat SMPN 11 yang mungkin beberapa bagian harus diselesaikan. Palingan itu menjadi PR selama lima tahun. Untuk pembangunan sekolah baru, yang ada justru dari luar, misalnya provinsi bangun SMA di sini, sudah dihibahkan lahannya,” terang Wali Kota Tarakan, dr Khairul.