Tantangan Fiskal 2026, Pemkab Malinau Prioritaskan Kegiatan yang Sentuh Masyarakat

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Tantangan fiskal tahun 2026 diantisipasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dengan strategi penyesuaian anggaran. Perencanaan difokuskan pada kegiatan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Kondisi fiskal dipengaruhi efisiensi Transfer ke Daerah dari Pemerintah RI yang sebelumnya telah disampaikan melalui Nota Pengantar RAPBN 2026.

Keadaan ini membuat ruang fiskal daerah lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.

Dalam nota pengantar Rancangan APBD 2026, Bupati Malinau, Wempi W Mawa  menyampaikan kondisi ini perlu disikapi dengan cermat.

Meski kebijakan ini masih menanti pedoman teknis, Pemkab Malinau tetap optimis anggaran yang dirancang untuk menjaga kondisi perekonomian daerah.

"Fokus diarahkan pada program yang langsung menyentuh masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Nota Pengantar RAPBD 2026 Disampaikan, Malinau Hadapi Tantangan Penurunan Transfer

Rencana pengurangan alokasi membuat penyesuaian wajib dilakukan sejak tahap perencanaan.

Anggaran tidak lagi bisa menyebar pada banyak kegiatan dengan porsi kecil.

Strategi diambil dengan menyeleksi kegiatan berdasarkan urgensi dan manfaat sosial-ekonomi.

Pendekatan berbasis prioritas dianggap lebih relevan menghadapi kondisi saat ini.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga tetap menjadi prioritas penting.

Program beasiswa, pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat masuk dalam agenda yang dilanjutkan.

Selain itu, dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal dipertahankan.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, dan perikanan diarahkan agar tetap mendapat porsi alokasi.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menyampaikan, tantangan ini perlu disikapi secara optimis oleh semua pemangku kepentingan.

"Kita oprimis alokasi anggaran tetap bermanfaat nyata. Program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata," kata Ping Ding.

Perencanaan ini disiapkan sebagai pedoman awal pembahasan APBD 2026.

Seluruh angka yang ditetapkan masih bersifat proyeksi dan menunggu penyesuaian teknis lebih lanjut.

(*)

Penulis: Mohammad Supri