Tingkatkan Transparansi, Gubernur Kaltara Luncurkan Layanan Kepelabuhanan Pembayaran Non Tunai 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Tingkatkan efisiensi dan transparansi, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang luncurkan Program Transformasi Layanan Kepelabuhanan dan pemberian potongan harga tiket speedboat reguler bagi penyandang disabilitas di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, Rabu (17/9/2025).

Gubernur Kaltara mengatakan, transformasi layanan kepelabuhanan ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Kaltara karena dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam Layanan kepelabuhanan.

"Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adanya teknologi digital dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses layanan kepelabuhanan sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan," bebernya.

Zainal Paliwang mengungkapkan, transformasi Layanan kepelabuhanan digi-port merupakan bagian proyek perubahan Dishub Kaltara untuk berupaya mewujudkan peningkatan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan transparan.

Baca juga: Penerapan Transaksi Non-Tunai di Tana Tidung Kaltara Meluas, 90 Persen UMKM sudah Gunakan QRIS

"Transformasi Layanan kepelabuhanan dilakukan bertahap dan dimulai jangka pendek dengan layanan pembayaran digital atau non tunai untuk retribusi jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang dikelola  oleh Pemprov Kaltara," paparnya.

Orang nomor satu di Kalimantan Utara menambahkan pembayaran non tunai dengan menggunakan QRIS, mesin, EDC maupun transfer rekening kas daerah dilakukan secara bertahap dan karena masih disiapkan server dan peralatan.

"Bertahap menggunakan pembayaran non tunai, termasuk beli tiket online, mungkin juga parkir dan sebagainya," ucap Gubernur Kaltara.

Tak lupa pula Zainal Paliwang memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pihak yang telah memprakarsai dan menyelenggarakan kegiatan  ini. 

"Kegiatan ini melibatkan mitra Pemprov Kaltara seperti BI dan Bank Kaltimra. Adanya Digi-Port, tercipta Layanan kepelabuhanan berbasis digital dimulai dari transaksi pembelian tiket non tunai," tukasnya. 

Diketahui pada Perpres Nomor 82 Tahun 2023 mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menjadi landasan transformasi digital dan keterpaduan Layanan digital nasional..

(*)

Penulis: Andi Pausiah