Tahun 2026 Pemkab Tana Tidung Perketat Anggaran, Bupati: Kesehatan dan Pendidikan Tidak Dikurangi

“Alhamdulillah sekarang ini kita ditopang dengan sektor swasta, perkebunan sawit sudah jalan, plasma sudah ada. Artinya semua akan didongkrak dari sektor swasta untuk membantu ekonomi kita,” tambahnya.

Ibrahim mengaku tidak mengetahui secara rinci perhitungan pemerintah pusat dalam menetapkan pemangkasan TKD.

Ia mencontohkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun drastis dari biasanya Rp 510 miliar menjadi hanya Rp 169 miliar.

“Rumus potongnya bagaimana itu kita tidak tahu. Begitu juga dengan DAU kita yang Rp 455 miliar harusnya tidak turun karena itu kebutuhan kita, karena salah satu rumus DAU itu luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi,” ujarnya.

Paralel dengan itu, wilayah Tana Tidung yang masuk kategori 3T semestinya menjadi faktor penambah dalam rumusan DAU, namun realisasinya tetap turun.

“Seperti apa rumusnya saya tidak tahu pemerintah pusat, karena pemerintah pusat yang punya kalkulasi dan hitungan sendiri. Untuk sekarang kita ikuti saja dengan Sami'na wa atho'na, legowo saja dulu kita,” tutupnya.

(*)

Penulis : Rismayanti