Breaking News:

Wakili Kemenkeu, Kepala KPPN Nunukan Kurniawan Sebut Koordinasi Internal Pemkab Nunukan Sangat Baik

Wakili Kemenkeu, Kepala KPPN Nunukan Kurniawan sebut koordinasi internal Pemkab Nunukan sangat baik.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/FELIS
Kepala KPPN Kabupaten Nunukan, Kurniawan saat ditemui di Kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Senin (9/11/2020), pukul 13.00 Wita. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus Felis. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Wakili Kemenkeu, Kepala KPPN Nunukan Kurniawan sebut koordinasi internal Pemkab Nunukan sangat baik.

Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN) di Kabupaten Nunukan menyerahkan piagam penghargaan sekaligus plakat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ) yang diperoleh lima kali berturut-turut.

Kepala KPPN Kabupaten Nunukan, Kurniawan mengatakan Kementerian Keuangan RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Nunukan.

Baca juga: 11 Ribu Warga Kaltara Belum Terekam e-KTP, Bawaslu Kaltara : Partisipasi Peserta Pemilu Diperlukan

Baca juga: Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi Akan Jemput Bola Atasi 11 Ribu Warga Belum Terekam e-KTP

Baca juga: Plt Bupati Nunukan Faridil Murad Terima Plakat Berbentuk Piramid dari KPPN, Beruntun Raih 5 Kali WTP

Pasalnya, sejak 2015 Pemkab Nunukan berhasil raih opini WTP secara berturut-turut lima kali.

"Ibu Menteri Keuangan RI sangat mengapresiasi Kabupaten Nunukan, atas penyusunan laporan keuangan terbaik. Kami juga berikan plakat karena predikat WTP yang diraih sudah lima kali," kata Kurniawan kepada TribunKaltara.com, saat ditemui di Kantor Bupati Nunukan, Senin (9/11/2020), pukul 13.00 Wita.

Menurut Kurniawan, atas raihan opini WTP tersebut, Kementerian Keuangan RI secara finansial memberikan alokasi dana insentif daerah (DID) kepada Pemkab/ Kota yang bisa meraih predikat WTP dalam menyusun laporan keuangan.

"Dari sisi koordinasi internal pemerintahan Nunukan sangat baik, baik penyaluran dana APBN, dana transfer daerah, maupun dana desa," ucap Kurniawan.

Tidak hanya itu, menurut Kurniawan, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Nunukan cukup membantu proses pemeriksaan laporan keuangan sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Koordinasi di tingkat Pemkab Nunukan sudah baik. Tampak dari APIP Inspektorat Kabupaten Nunukan saat mereview (memeriksa ulang), laporan keuangan yang disusun oleh Pemkab, sebelum proses audit oleh BPK RI. Jadi semua transaksi keuangan daerah dicek dulu oleh APIP," ujar Kurniawan.

Baca juga: Outflow Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara Turun 30,61 Persen

Baca juga: Cegah Politik Uang, SKPP Malinau Sosialisasi Pendidikan Pemilih ke Masyarakat

Baca juga: Sistem e-Rekap Bakal Diterapkan di Pilkada, Mahdi E Paokuma Beber Kesiapan KPU Bulungan

Dia mengaku, akibat pandemi Covid-19, September lalu dilakukan rapat kerja secara dalam jaringan (Daring).

"Bupati Asmin Laura (sedang cuti kampanye) juga ikut dalam rapat kerja akuntansi September lalu. Biasanya Bu Menteri Keuangan berikan secara langsung kepada Kepala Daerah, namun karena dilaksanakan secara daring makanya plakat dan piagam dikirimkan ke seluruh instansi Kementerian Keuangan di daerah," tutur Kurniawan.

( TribunKaltara.com / Felis)

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved