Minta Imigrasi Nunukan Implementasikan Zona Integritas, Asmin Laura: Jangan Hanya Lips Servis Semata

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Minta Imigrasi Nunukan Iimplementasikan zona integritas, Asmin Laura: jangan hanya lips servis semata

Bupati Nunukan Asmin Laura meminta Imigrasi Kelas II TPI Nunukan untuk mengimplementasikan zona integeritas dalam melakukan pelayanan publik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Hal itu disampaikan Asmin Laura seusai mengikuti deklrasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Baca juga: Asmin Laura-Hanafiah Jadi Bupati & Wakil Bupati Nunukan Terpilih, Parpol Pengusung Komitmen Mengawal

Baca juga: Ditetapkan Jadi Wakil Bupati Nunukan Dampingi Asmin Laura, Hanafiah: Tak Ada Lagi Kubu-kubu

Baca juga: Tanpa Kehadiran Asmin Laura, Hanafiah Hadir Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wabup Nunukan Sendirian

"Hari ini Imigrasi Nunukan sudah berkomitmen untuk menjalankan zona integritas. Mudahan bisa diimplementasikan secara baik," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Kamis (25/02/2021), pukul 13.00 Wita.

Menurut Asmin Laura, pasca pencanangan zona integritas, maka segala bentuk korupsi dan penyimpangan keuangan harus dihilangkan tanpa kompromi sedikitpun.

"Setelah ini ada penilaian. Saya berharap seluruh masyarakat Nunukan bisa mendukung komitmen Imigrasi Nunukan itu. Penggunaan anggaran keuangannya harus benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Awasi secara ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber keuangan itu berasal dari masyarakat. Saya minta ini betul-betul dikawal dengan baik," ucapnya.

Tak hanya itu, Asmin Laura mengaku, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi harus dimulai dari diri pribadi.

"Perbaiki dari diri pribadi dulu, baru masuk lingkungan kerja. Kalau sudah dilakukan saya yakin pelayanan di kantor Imigrasi Nunukan akan dapat apresiasi yang baik dari masyarakat.

Kalau hanya jadi lips servis semata, maka masyarakat akan mencatat sebagai sebuah kebohongan," ujarnya.

Dia berharap, pencanangan zona integritas betul-betul diterapkan dalam pelayanan publik.

Bahkan, Asmin Laura sebutkan pada era keterbukaan informasi sekarang ini, masyarakat semakin kritis dan menuntut kinerja yang transparan dari pemerintah.

"Sekarang ini era keterbukaan informasi. Masyarakat semakin kritis. Hal yang dianggap tidak sejalan dengan aturan pasti akan mendapat penolakan.

Kebiasaan lama yang tidak sesuai kriteria dalam zona integritas, segera tinggalkan. Ganti gaya baru," ungkapnya.

Suksekan reformasi birokrasi, Imigrasi Kelas II TPI Nunukan canangkan pembangunan cona integritas

Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Kepala Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Washington Saut Dompak, mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas merupakan langkah awal untuk mensukseskan reformasi birokrasi.

Hal itu bisa dilakukan dengan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ekektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Nunukan Hari Ini, BMKG Keluarkan Peringatan Dini, Waspada Cuaca Ekstrem

Baca juga: Masuk Secara Ilegal, Dinas Perdagangan Nunukan Minta Warga Jeli Beli Daging Ayam Potong Malaysia

Baca juga: Deteksi Dini Narkoba, 45 Anggota Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Nunukan Ikuti Tes Urine, Hasilnya?

"Ini komitmen dari Direktorat Imigrasi untuk mendukung program reformasi birokrasi. Kami akan mendorong satuan kerja Imigrasi, sehingga dapat berkompetensi meraih predikat WBK dan WBBM," kata Washington Saut Dompak kepada TribunKaltara.com, Kamis (25/02/2021), pukul 12.00 Wita

Menurut pria yang akrab disapa Washington itu, dari 125 kantor Imigrasi yang menyebar di seluruh Indonesia, sudah ada 43 kantor Imigrasi yang berhasil meraih predikat WBK dan WBBM.

"Harusnya keberhasilan itu jadi motivasi untuk Kantor Imigrasi Nunukan agar bisa meraih predikat yang sama. Kami akan upayakan itu," ucapnya.

Dia mengaku, reformasi birokrasi dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap sehingga mampu membentuk karakter aparatur pemerintahan.

"Kita bisa mulai dengan membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional. Saya tegaskan, pencanangan pembangunan zona integritas ini, mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan kantor Imigrasi Nunukan menjadi zona yang bebas dari korupsi," ujarnya.

Baca juga: Dinsos Nunukan Beber Penyebab Data 55 KPM Bantuan Sosial Tunai Terblokir: Kemungkinan Banyak di Luar

Baca juga: Dinsos Nunukan Akui Sudah Salurkan Bansos Tunai 2 Kali di Awal Tahun 2021: Februari ada 2.099 KPM

Baca juga: Daging Ayam Asal Malaysia Masuk Secara Ilegal, Pemkab Nunukan Surati Kementerian Perdagangan

Washington berharap, Imigrasi Kelas II TPI Nunukan dapat menciptakan aparatur yang memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik.

"Hanya dengan begitu, harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas, hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses akan terwujud ke depannya. Kita harus pahami tantangan tugas ke depan menjadi tuntutan integritas dan kewajiban bagi kita. Saya berupaya menciptakan atmosfir kerja yang kondusif. Mulai dari hal kecil yaitu saling menghargai dalam hubungan kedinasan, bangun komunikasi yang sehat," ungkapnya.

Deklarasi janji kerja oleh Imigrasi Kelas II TPI Nunukan turut dihadiri oleh Bupati Nunukan, Kejaksaan Negeri Nunukan, dan Wakapolres Nunukan.

(*)

Penulis: Febrianus felis

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official