Gubernur Kaltara Minta Aksi Tutup Jalan di Perbatasan Disudahi, Zainal: Dampaknya ke Masyarakat Juga

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, meminta agar sejumlah masyarakat Krayan, Nunukan yang melakukan aksi penutupan jalur lintas batas negara di perbatasan dapat menyudahi aksi tersebut.

Menurut Gubernur Zainal, penutupan jalan di perbatasan yang berkepanjangan justru akan merugikan masyarakat lebih luas di Krayan, Nunukan.

"Penutupan di Krayan kita imbau supaya tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat itu sendiri," kata Zainal Paliwang, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Masyarakat Krayan Tuntut Kembalikan Skema Perdagangan Perbatasan, Zainal:Keputusan Bukan di Gubernur

"Sebenarnya itu tidak perlu dibuat, kalau mereka menutup itu otomatis dampaknya ke masyarakat juga," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihak Pemprov Kaltara telah mendengar dan menampung aspirasi dan tuntutan peserta aksi penutupan jalan di perbatasan.

Tuntutan itu, kata Zainal, juga telah disampaikan ke pihak terkait seperti KJRI di Sarawak.

Baca juga: Soal Aksi Penutupan Jalur Perbatasan RI-Malaysia di Krayan Nunukan, Wagub Kaltara Yansen TP Bereaksi

Namun demikian ia mengaku keputusan pengembalian skema perdagangan kembali ke skema B to B seperti masa sebelum Covid-19 bukanlah ranah dari Gubernur Kaltara, melainkan kebijakan dari pemerintah negara Malaysia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan pihaknya telah mencoba berdiskusi dengan sejumlah kelompok masyarakat agar aksi penutupan jalan dapat disudahi.

Namun begitu, kata Albertus, kelompok masyarakat tersebut masih bersikukuh dengan aksi dan tuntutannya dan enggan membuka akses jalan perbatasan tersebut.

"Mereka belum akan membuka sebelum diselesaikan masalah," kata Albertus Stefanus Marianus.

Baca juga: Meskipun Sembako Dipasok Tiap Hari, Masih Belum Cukup, Warga Krayan Sarankan Bisnis Dengan Serawak 

Albertus Marianus menyampaikan, tuntutan agar tidak terjadi monopoli perdagangan menjadi isu krusial dari kelompok masyarakat di yang melakukan aksi di Krayan.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dapat hadir langsung agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"Kami dengar informasi dari Camat Krayan Induk sejak 1 April, Malaysia sudah mencabut status pandemi dan jadi endemi, mereka melihat kenapa perdagangan tidak kembali seperti sebelum Covid-19 itu, karena menurut mereka dengan berjalannya satu pintu itu monopoli," ungkapnya.

Baca juga: Aksi Tutup Jalan di Krayan, Ketua DPRD Kaltara Akan RDP: Kita Minta Penjelasan dan Cari Jalan Keluar

"Tentu kita berharap pemerintah bisa merespons ini dan hadir ke masyarakat," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi