Tarakan Memilih

Pemilu 2024 Sudah Dekat, Walikota Tarakan Khairul Tegaskan ASN Harus Netral dan Tidak Kebablasan

Walikota Tarakan Khairul ingatkan kepada ASN untuk netral dan tidak kebablasan di Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dilakukan.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Ilustrasi ASN Pemkot Tarakan tengah mengikusi kegiatan, beberapa waktu lalu. Walikota Khairul berpesan kepada ASN untuk tetap netral pada Pemilu 2024 mendatang 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKANAparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak pilih dalam kontestasi pilkada. Meski demikian, ASN dalam proses kampanye parpol dan peserta pemilu, tidak boleh menunjukkan keberpihakan alias netral.

Sebagai profesi yang terikan dalam sebuah konstitusi, wajib hukumnya ASN berlaku netral. Itu disampaikan Walikota Tarakan dr.Khairul.

Meski dikatakan Khairul, masih ada saja satu atau dua orang oknum ASN ditemukan melanggar, diharapkan ini tak diikuti oleh ASN lainnya.

Baca juga: Jaga Netralitas, ASN Kukar Ucapkan Ikrar Netral di Pilkada Kukar 2020

“Tapi saya lihat lebih banyak itu karena kurang paham. Ada juga yang ketakutannya berlebihan. Sebenarnya ASN ini kan punya hak pilih, sehingga masih punya hak untuk mendengar sosiaslisasi kampanye paslon karena harus tahu programnya apa. Tapi tidak boleh menggunakan atribut paslon, mengajukan jadi tim paslon tapi mendengar boleh,” ungkap Khairul.

Namun ia tak menampik, ada juga yang kebablasan, yang awalnya sebenarnya bukan pelanggaran, tapi kemudian menjadi pelanggaran.

“Saya kira regulasinya sudah jelas, bahwa karena ASN ini punya tiga fungsi utama yaitu pelaksana kebijakan publik dari pemerintah pusat sampai ke kabupaten kota, yang kedua fungsi pelayanan masyarakat dan pemersatu bangsa. Kenapa ASN harus netral? Kalau tidak netral, maka pelayanan jadi berbeda. itu tidak boleh karena ASN itu adalah pemberi pelayanan untuk semua,” tegasnya.

Baca juga: Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi Harap ASN Netral & tak Diintervensi Memilih Calon Tertentu

Sebagai pemersatu bangsa, lanjut Khairul, ASN tak hanya netral dalam hal berpolitik namun harus berdiri diatas semua golongan, suku dan agama. Karena fungsi ASN itu pemersatu bangsa.

“Jadi tidak hanya pilihan politik tapi untuk semua. Dalam memberi pelayanan, ASN tidak boleh melihat ras masyarakat seperti suku, agama dan ras. ASN harus berdiri diatas semua golongan, suku, agama dan ras,” tegasnya.

Walikota Tarakan, dr.Khairul, M.Kes.
Walikota Tarakan, dr.Khairul, M.Kes. (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

Dalam regulasi juga tercatat ada sanksi sampai tahap pemecatan, termasuk ada yang sampai penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan.

“Itu sudah ada gradenya, jadi tidak semua sama aturannya. Tapi di dalam aturan disipilin ASN, saya pikir sudah jelas sanksi tata cara penjatuhannya,” urainya.

Baca juga: Waspada ASN TNI-Polri yang Tak Netral di Pilkada Malinau, Bawaslu Siapkan Strategi Pantau Medsos

Meski demikian lanjutnya, laporan Bawaslu Kota Tarakan, setiap tahun, kasus temuan keterlibatan oknum ASN berpolitik semakin menurun.

“Pilgub tahun lalu itu cuma 1 oknum ASN asal Tarakan padahal dulu ada berpuluh-puluh. Ini menjadi bagian pembelajaran yang terus dilakukan oleh semua, termasuk partai, Bawaslu, KPU dan internal ASN,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved