Tarakan Memilih

Data Warga Binaan di Lapas Tarakan Selalu Berubah, KPU Tegaskan Sistem Bisa Terbaca di Disdukcapil

Tercatat, dari 1.447 penghuni Lapas Tarakan, hanya 100 orang yang benar-benar belum melakukan perekaman E-KTP

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Jumaidah, Divisi Data dan Perencanaan KPU Kota Tarakan. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Hampir setiap even gelaran pemilu, warga binaan Lapas Tarakan tak pernah absen ikut menyalurkan suaranya.

Tercatat, dari 1.447 penghuni Lapas Tarakan, hanya 100 orang yang benar-benar belum melakukan perekaman E-KTP. Ini disampaikan Jumaidah, Divisi Data dan Perencanaan KPU Tarakan.

“Sebenarnya itu permasalahan yang dialami untuk Lapas. Kemarin KPU sudah melakukan rekam massal di Lapas. Dari 1.000-an mengaku menyatakan belum merekam, setelah dicek, hanya 100 yang benar-benar belum merekam,” urai Jumaidah.

Baca juga: Jemput Bola, Disdukcapil Bulungan Layani Perekaman e-KTP di Pulau Bunyu, Siapkan 500 Blangko

Artinya sebagian yang mengaku belum merekam berbohong. Karena ternyata rerata sudah melakukan perekaman data.

Ini bisa dibuktikan setelah yang bersangkutan melakukan perekaman ulang dan hasil rekaman retina terbaca di sistem Disdukcapil yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

“Jadi kelihatan yang pernah merekam dan belum merekam. Akhirnya mereka yang sudah merekam dari luar Tarakan seperti Jawa dan Sulawesi, meminta untuk pindah jadi warga Tarakan,” bebernya.

Baca juga: Hadapi Pemilihan Umum Serentak, Disdukcapil Kaltara Bertekad Selesaikan Perekaman Data Kependudukan

Ia melanjutkan, rerata persoalan di Lapas setiap aka nada pemilu, tak bisa memilih karena tidak memiliki NIK.

“Ada juga permasalahan, kalau di lapas itu kami nggak dapat NIK tapi biasa namanya saja. Makanya kami menggunakan retina mata, akhirnya didapatlah para warga binaan yang berasal dari luar Tarakan dan paling banyak dari Sulawesi,” bebernya.

Kegiatan Nonton Bersama Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 beberapa waktu lalu.
Kegiatan Nonton Bersama Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 beberapa waktu lalu. (TRIBUNKALTARA.COM/ DOKUMENTASI HUMAS KPU KOTA TARAKAN)

Ia melanjutkan, menjelang pemilu serentak 2024 mendatang, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat termasuk juknis untuk kembali melakukan perekaman data di Lapas.
Ini seharusnya dilakukan karena jumlah warga binaan bersifat dinamis. Ia dalam hal ini selalu bekerja sama dengan Disdukcapil Tarakan.

“Kalau untuk tahun ini belum ada arahan dan juknisnya, PKPU untuk pemutakhiran kan belum ada juga, masih dalam bentuk draft. Sementara lapas ini perlakuan khusus, biasanya dekat-dekat baru dikerjakan,” bebernya.

Baca juga: Tahun 2022 Disdukcapil Kaltara Lakukan Perekaman Data Remaja untuk KTP, Antisipasi Pemilu 2024

Harus kembali didata di Lapas karena, dalam lima tahun, warga binaan tersebut bisa saja mendapat remisi.

“Bisa bebas. Jadi dekat-dekat pemilu baru dimutakhirkan, misalnya 3 bulan sebelum pemilu nanti kelihatan. Perlakuan khusus ini ada diatur tersendiri, entah itu dalam SE atau PKPU. Tapi yang jelas belum ada aturan mengenai itu,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

(*)

Penulis: Andi Pausiah

 

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved