Opini
Geliat Pembangunan Sosial dan Infrastruktur di IKN Nusantara
Pembangunan IKN Nusantara diawali dengan sosialisasi hasil kajian, penyempurnaan hasil kajian, dan penyempurnaan rencana desain tata ruang.
Oleh: Dr.Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, Direktur Indeks Survei Indonesia
TRIBUNKALTARA.COM - SEJAK IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara ditetapkan untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur ( Kaltim ), proses pembangunan infrastruktur terus dilakukan.
Pembangunan IKN Nusantara diawali dengan sosialisasi hasil kajian, penyempurnaan hasil kajian, dan penyempurnaan rencana desain tata ruang.
Penyelesaian dampak sosial, upaya pembangunan sosial, budaya, ekonomi, pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur.
Hasil kajian dalam bentuk undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Otorita maupun Regulasi terkait IKN dilakukan oleh Otorita IKN, tim transisi, lembaga, kementerian maupun instansi terkait.
Untuk menyempurnakan hasil kajian dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan FGD, diskusi, penelitian, konsultasi publik, dan lain-lain.
Kajian dilakukan terhadap UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Amdal, RDTR. Rekomendasi yang dihasilkan dicatat untuk menyempurnakan hasil kajian sebelumnya.
Baca juga: Samboja Masuk IKN Nusantara, Wakil Bupati Kukar Khawatir: Pendapatan DBH Hilang, Siapa Mengurus?
Untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat pihak Otorita IKN melalui Koordinator Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat terus melakukan langkah yang diperlukan dalam menghadapi dampak sosial pemindahan IKN.
Pembangunan sosial di IKN didasarkan pada prinsip pembangunan sosial yang ditetapkan dalam lampiran II UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN.
Hasil kajian awal dampak pemindahan IKN ke Kaltim dan hasil diskusi bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi dan pihak yang terdampak.

Adapun tujuan dari pembangunan sosial di IKN Nusantara adalah kesejahteraan masyarakat setempat khususnya yang terkait dengan masalah pertanahan, pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, ketenagakerjaan.
Untuk masalah pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, Otorita IKN dan pihak terkait pada 1 Juni 2022 melakukan pertemuan dengan warga untuk menemukan solusi dalam menangani masalah pertanahan, masalah sosial, ketenagakerjaan dan masalah lainnya.
Untuk mengatasi masalah pendidikan dan pelatihan bagi warga IKN Nusantara telah dilakukan pelatihan gratis oleh Otorita IKN bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Naker.
Untuk masalah kesehatan telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam menangani penyakit yang berkembang di IKN Nusantara dan melakukan antisipasinya.
Bahkan ke depan, IKN Nusantara didesain sebagai Kota Sehat.
Baca juga: Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di IKN Nusantara
Masalah perumahan dan jaminan sosial bagi warga IKN Nusantara yang terdampak telah diupayakan untuk memberi ganti untung.
Secara khusus kami dalam kapasitas sebagai Rektor Universitas Balikpapan dan tim ahli saat itu menyarankan agar warga lokal yang lahannya digunakan untuk pembangunan, khususnya mereka yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan agar diberi jaminan untuk mendapat beasiswa kepada anaknya hingga kuliah.
Hal ini sebagai jaminan bagi masa depan keluarga mereka.
Dalam kaitan budaya masyarakat lokal, masih dilakukan langkah penguatan termasuk pemberdayaan masyarakat.
Meski demikian kami masih menemukan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan sosial ini dan masih ditemukan masalah yang mesti segera diatasi.
Telah dilakukan upaya pembangunan sosial baik terhadap individu, komunitas maupun dorongan intervensi pemerintah.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur, menurut Ketua Satgas pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara, Danis Sumadilaga, sudah mencapai 15 persen.
Baca juga: Kaltara Diproyeksikan Jadi Kekuatan Ekonomi Baru Kalimantan 2037: Sumber Energi untuk IKN Nusantara
Progres infrastruktur dasar sudah 12-14 persen secara keseluruhan, tapi sudah ada yang selesai 100 persen, misalnya jalan logistic.
Bendungan sudah 83 persen, jalan tol ada yang 2 persen, sebagian 6 persen. (kompas.com).
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan bahwa pembangunan IKN Nusantara tahun ini dianggarkan sebesar Rp 24 triliun.
"2023 ini Rp 24 triliun untuk IKN. Progres sekitar 14 persen. Jadi land development, jalan logistik, jalan tol, hunian, kantor, progresnya 14 persen", ujar Basuki.
Untuk melihat progres pembangunan IKN Nusantara, terakhir kalinya kami sempat memantau pembangun pada 20 Januari 2023.

Hasil pantauan kami memperlihatkan bahwa pembangunan istana negara sudah mulai dikebut.
Begitu juga dengan lapangan upacara, kantor dan perumahan menteri, perumahan ASN, pembangunan embung, penyelesaian tahap akhir dari hunian pekerja konstruksi (rusun) hingga tahap akhir.
Pembagunan Bendungan Semoi Sepaku yang mencapai 80an persen, intake Sepaku yang dalam proses pembangunan.
Selain pembangunan di atas, jalan lingkar Sepaku yang terdiri dari 4 segmen, ada yang sudah selesai dan ada yang dalam tahap penyelesaian.
Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara, Danis Sumadilaga, pembangunan jalan lingkar Sepaku ada 4 segmen dan dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Besar Nasional (BBPJN).
Untuk segmen 1 sepanjang 1,75 Km dengan biaya APBN sebesar Rp 66,6 miliar selesai Januari 2023, selanjutnya segmen 2 sepanjang 1,85 Km selesai Nobember 2022 dengan nilai Rp 56,6 Miliar dan segmen 3 sepanjang 2,17 Km senilai Rp 63,9 miliar.
Baca juga: Otorita IKN Terima 70 LOI Investasi, Bambang Optimis Proyek IKN Nusantara Diminati Banyak Investor
Untuk segmen 4 direncanakan selesai bulan Mei.
Selain jalan lingkar Sepaku, saat ini sedang dibangun jalan sumbu kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,99 Km dan jalan sumbu kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 Km.
Sementara untuk tol akses ke IKN, saat ini tengah dibangun segmen 3A Karang Joang KKT- Kariangau sepanjang 12,66 Km, Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung, sepanjang 7,32 Km, dan Segmen 5A Simoang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.
Untuk menyempurnakan pembangunan IKN Nusantara, maka diperlukan perpaduan antara pembangunan infrastruktur dan sosial.
Dalam tulisan sebelumnya kami istilahkan dengan bangun jiwanya bangun badannya.
Bagi kontraktor yang mendapatkan proyek pembangunan IKN Nusantara, kami harap hendaknya menyisihkan sebagian keuntungannya dalam membangun SDM, pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, baik berupa CSR maupun bentuk lainnya.
Hal ini menjadi penting karena pembangunan IKN Nusantara pada hakekatnya untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. (*)
pembangunan
infrastruktur
IKN Nusantara
Ibu Kota Nusantara
IKN
Otorita IKN
Kementerian PUPR
Kalimantan Timur
Kaltim
Sepaku
Likuiditas Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan M2 yang Menggembirakan |
![]() |
---|
Sekolah: Harapan Terakhir atau Sumber Masalah dalam Pemberantasan Korupsi? |
![]() |
---|
Persepsi Negatif terhadap Organisasi Kemasyarakatan |
![]() |
---|
Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus, Suatu Refleksi |
![]() |
---|
Kepala Daerah itu Bukan Pejabat Partai |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.