Permasalahan Pemenuhan Fasilitas Penunjang PPK, KPU Tana Tidung Sebut Ada Titik Terang

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Terkait sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di salah satu kecamatan di Tana Tidung, Kalimantan Utara telah menemui titik terang.

Sebelumnya, KPU Tana Tidung mengeluhkan salah satu camat yang tidak memberikan fasilitas sekretariat yang layak bagi PPK di kecamatan tersebut.

Padahal, pemenuhan fasilitas bagi tenaga ad hoc merupakan instruksi langsung Kemendagri kepada kepala daerah dan diteruskan ke perangkat di bawahnya.

Baca juga: Soal Ada Camat tak Fasilitasi Kebutuhan PPK, Pemkab Tana Tidung Respons Keluhan Ketua KPU

Mengenai hal itu, Ketua KPU Tana Tidung, Hendra Wahyudhi mengatakan, telah ada titik terang.

Terkait sekretariat bagi PPK, tinggal menunggu tanda tangan Bupati Tana Tidung.

"Untuk sekretariat sudah ada disposisi Bupati (Ibrahim Ali), kita tunggu saja perkembangannya," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: KPU Tana Tidung Mengaku Ada Camat tak Fasilitasi Kebutuhan PPK, Singgung Instruksi Mendagri

Tak hanya itu, terkait kebutuhan PNS untuk mengisi di Sekretariat PPK pun telah disiapkan pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

"Sudah ada (disiapkan), infonya tinggal tanda tangan Bupati saja lagi," kata Hendra Wahyudhi.

Lebih lanjut Hendra Wahyudhi sampaikan, untuk Sekretariat PPK, wajib diisi oleh PNS. Terutama untuk Sekretaris dan Bendahara PPK.

"Itupun hanya Sekretaris dan bendahara saja yang wajib ASN. Kalau anggota sekretariat diperbolehkan jika ada yang non PNS," jelas Hendra Wahyudhi.

Sementara pegawai Sekretariat PPS, tidak mewajibkan Sekretaris dan Bendaharanya dari PNS.

Hal ini dikarenakan, kondisi pegawai di pemerintah desa yang sulit mendapatkan PNS.

"Berbeda dengan kelurahan, yang notabene pegawai kelurahan tersebut pasti ada ASNnya. Tapi Alhamdulillah sekretariat PPK kita di sini rata-rata ASN semua," pungkas Hendra Wahyudhi.

(*)

Penulis: Risnawati