Tantangan Rupiah Digital dalam Sistem Pembayaran yang Inklusif, Integratif, dan Protektif

TRIBUNKALTARA.COM - Sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025), Bank Indonesia (BI) mendorong  transformasi digital nasional.

Salah satu proyek yang dirilis pada 30 november 2022 adalah Proyek Garuda.

Proyek ini melengkapi upaya pengintegrasian ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end.

Langkah awal BI, menerbitkan White Paper yang memaparkan  desain level atas (high-level design) Rupiah Digital. 

Kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Consultative Paper Tahap I pada 31 Januari 2023. 

Tujuannya tidak lain adalah agar  Rupiah Digital yang akan diterbitkan  menjadi lebih meaningfull, powerfull dan successful.

Tulisan ini akan dibahas peran dan tantangan Rupiah Digital dalam mewujudkan Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) yang; inklusi, integratif dan protektif. 

Tantangan Rupiah Digital dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan

Rupiah Digital adalah uang Rupiah  dalam bentuk digital. Dapat digunakan seperti halnya uang kertas dan logam.

Bahkan juga sebagai uang elektronik (chip dan server based) dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit).

Baca juga: Bank Indonesia Gencarkan UMKM Go Digital, Batik dan Kopi Kalimantan Timur Masuk Pasar Global

Dalam bahasa yang lebih simpel Rupiah Digital adalah sebagaimana uang yang kita gunakan untuk transaksi selama ini dalam bentuk digital.

Kelebihannya, ia sekaligus sebagai uang; kartal, giral dan elektonik. Diterbitkan  adalah BI selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.

Sejauh ini memang belum ada desain resmi Rupiah Digital yang dapat kita lihat.

Sebagimana uang elektronik, maka basis instrumennya adalah smart phone (HP).

Artinya tanpa perangkat HP Rupiah Digital tidak bisa kita pergunakan.