Satu Data dari Tana Tidung

Dari contoh kasus tersebut pengertian satu data bukanlah meniadakan atau menghapus indikator di salah satu OPD dan memilih satu indikator atau satu data saja yang ditampilkan.

Hal tersebut tidak dapat dilakukan karena secara metodologi pengumpulan datanya berbeda.

Apalagi setiap OPD memiliki dasar hukum masing-masing oleh kementrian yang menaungi mereka.

Di lingkup daerah setingkat kabupaten/kota yang dapat dilakukan untuk mewujudkan satu data yaitu mulai menggunakan data sekunder dari instansi yang diberi amanat untuk mengumpulkan data tersebut, seperti menggunakan data dari OPD untuk data di level kecamatan ataupun desa.

Atau sebaliknya tergantung OPD atau instansi mana yang ada payung hukumnya. Selanjutnya, yaitu sinkronisasi data di level terendah hingga pusat.

Dua hal tersebut sebenarnya masih terasa kurang tetapi sebagai langkah awal tidak ada salahnya untuk dimulai. Karena mengingat permasalahan di level pusat tidak dapat diselesaikan di level kabupaten/kota.

Seperti ada kalimat lama yang berkata: “Semua guru dulunya adalah seorang murid. Semua pemenang dulunya adalah pecundang.

Semua pakar dulunya adalah seorang pemula. Tetapi mereka semua telah melewati jembatan yang sama, yang disebut belajar”.

Semoga langkah kecil yang dimulai dari daerah untuk kemajuan Bangsa dan Negara yang dicintai ini, dapat dinikmati bukan hanya untuk kemajuan statistik dan pendataan di negeri ini, tetapi terlebih dapat dirasakan oleh semua masyarakat dengan kebijakan oleh para pemimpin negeri yang menggunakan data yang satu dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)