Nunukan Dapat Alokasi Sementara DBH 2023 Sebesar Rp 52 Miliar, Enos Ramba: Tergantung Kebijakan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mendapat alokasi sementara dana bagi hasil atau  DBH tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp52 miliar.

Diketahui pada 2 Maret 2023 telah dilaksanakan penyerahan surat keputusan definitif DBH TA 2022, serta alokasi sementara DBH TA 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadis Kaltara, Kabupaten Bulungan.

Baca juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4,3 Triliun untuk DBH Sawit, Berapa Rupiah yang Didapat Kaltara?

Untuk alokasi sementara DBH Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke kabupaten/ kota TA 2023 sebesar Rp304.719.304.774 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulungan sebesar Rp83.747.454.748;

2. Tarakan sebesar Rp74.618.429.078;

Baca juga: Rp 16 Miliar DBH DR Malinau Dialokasikan untuk 6 Kegiatan Sektor Kehutanan, Berikut Rinciannya

3. Nunukan sebesar Rp52.057.486.463;

4. Malinau sebesar Rp57.105.835.651;

5. Tana Tidung sebesar Rp37.150.098.834.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Nunukan, Enos Ramba mengatakan penyaluran DBH kepada daerah dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi pada tahun anggaran berjalan.

Mengenai DBH dari pemerintah provinsi kata Enos Ramba, tidak ditentukan secara khusus penggunaannya.

"Kalau DBH tidak ditentukan mau diperuntukkan untuk kegiatan apa saja. Tergantung kebijakan Pemkab (pemerintah kabupaten) masing-masing. Berbeda kalau DAK (dana alokasi khusus)," kata Enos Ramba kepada TribunKaltara.com, Kamis (23/03/2023), pukul 14.00 Wita.

Baca juga: Samboja Masuk IKN Nusantara, Wakil Bupati Kukar Khawatir: Pendapatan DBH Hilang, Siapa Mengurus?

Kendati begitu, Enos Ramba berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan DBH pajak daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

Lalu alokasi sementara DBH TA 2023 sebesar Rp52 miliar tersebut tidak sekaligus disalurkan ke daerah, melainkan secara bertahap.

"DBH itu disalurkan dari provinsi secara bertahap per triwulan. Kemudian disalurkan masuk ke kas daerah. Untuk DBH sementara 2023 kemungkinan akhir Maret baru ditransfer," ucap Enos Ramba.

Jika dibanding tahun 2022, Enos Ramba menyebut DBH dari provinsi tahun ini lebih besar.

"Dana bagi hasil yang sudah disalurkan TA 2022 untuk Kabupaten Nunukan sebesar Rp41 miliar. DBH tahun lalu paling banyak bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor," ujar Enos Ramba .

Selain itu, Enos juga beberkan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kaltara terdiri atas pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak alat berat (PAB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok.

Baca juga: Naik jadi Rp 544 Miliar di Tahun 2023, Kanwil DJPb Sebut Porsi DBH untuk Kaltara Makin Tinggi

DBH Kurang Salur TA 2021 Sebesar Rp4 Miliar

Menurut Enos Ramba, Pemerintah Provinsi Kaltara dalam penyaluran DBH ke kabupaten/ kota juga mengenal pola kurang salur.

"Jadi DBH TA 2021 ada yang kurang salur sebesar Rp4 miliar. Pemerintah Provinsi Kaltara baru menyalurkan yang kurang salur pada triwulan pertama tahun 2023," tutur Enos Ramba.

Sekadar diketahui, DBH yang telah disalurkan TA 2022 untuk Kabupaten Nunukan dengan rincian PKB Rp3.203.877.873. BBNKB sebesar Rp22.589.411.866.

PAP sebesar Rp307.233.322 dan pajak rokok sebesar Rp9.850.199.800.

(*)

Penulis: Febrianus Felis