Mata Lokal Memilih
Elite Partai Gerindra Bicara soal Koalisi Permanen, Cek Penjelasan Terbaru Jajaran Prabowo Subianto
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman berber soal kabar terbaru wacana pembentukan Koalisi Permanen jelang Pilpres 2024.
"Ya KIB siapa biar diputus dalam KIB. Tapi tentunya karena saya orang Golkar, berkepentingan supaya KIB itu nanti yang muncul nanti nama Pak Airlangga Hartarto.
Kenapa? Karena Airlangga merupakan Ketua Umum Golkar, dalam KIB, Golkar juga partai paling besar, wajar dong dan relevan begitu," tuturnya.

Baca juga: Buntut Pertemuan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Solo, Putra Jokowi Dipanggil Elite PDIP
Koalisi permanen mencuat saat sejumlah menteri sedang kunjungan kerja di Malaysia.
Dalam video yang beredar tersebut tampak para menteri sedang duduk mengelilingi meja di sebuah ruangan.
Mereka diantaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Para menteri yang sedang mengikuti kegiatan Presiden tersebut tampak berbincang, bersenda gurau diselingi tawa.
"Ini yang disebut dengan koalisi permanen," Seloroh Bahlil.
"Jadi Prabowo dipanggil ke Kuala Lumpur dalam rangka?" tanya Prabowo.
"Membahas koalisi permanen," jawab Bahlil.
Prabowo lalu mengatakan bahwa hidup itu jangan dibuat rumit.
Sebagai seorang mantan tentara, hidup itu harus dibuat sederhana layaknya seorang penumpang di kapal yang percaya kepada Nahkoda.
"Iya bener" jawab salah seorang menteri dalam obrokan tersebut.
"Paling enak tuh Pak, udah, ngapain mumet-mumet," kata Zulkifli Hasan.
Dalam video tersebut juga tampak Prabowo diminta Bahlil untuk duduk di kursi central atau tengah layaknya seorang pemimpin rapat.
Namun, Prabowo menolak permintaan tersebut. Prabowo mengatakan bahwa posisi dia sekarang adalah bawahan Menkoplhukam Mahfud Md, oleh karenanya posisi tersebut harus dihormati supaya tidak kualat.
Pelantikan Kepala Daerah Bakal Mundur setelah 13 Maret 2025, Sidang Gugatan Isran-Hadi Tunggu MK |
![]() |
---|
Berkat Gugatan Mahasiswa UIN, MK Hapus Aturan Presidential Threshold: Semua Parpol bisa Usung Capres |
![]() |
---|
MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, 15 Cagub-Cawagub Ajukan Gugatan, Termasuk Kaltim Isran-Hadi |
![]() |
---|
Optimisme Ekonomi Kalimantan Utara Pasca Pilkada Serentak 2024 dan Kebijakan PPN 12 Persen |
![]() |
---|
Akar Masalah Tim Ridwan Kamil-Suswono Bakal Ajukan Gugatan ke MK soal Pilkada Jakarta 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.