Mata Lokal Memilih
Kaesang Pilih PSI, Pengamat Sebut Presiden Jokowi Tak Akur dengan Partainya, Tokoh PDIP Buka Suara
Tokoh PDIP buka suara soal pilihan politik Kaesang Pangarep yang memilih PSI, pengamat politik sebut Presiden Jokowi tak akur dengan partainya sendiri
TRIBUNKALTARA.COM - Tokoh PDIP buka suara soal pilihan politik Kaesang Pangarep yang memilih PSI, pengamat politik sebut Presiden Jokowi tak akur dengan partainya sendiri.
Pilihan politik putra Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep memunculkan sejumlah spekulasi soal hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP.
Sebab PDIP selama ini dikenal memiliki aturan tegas soal satu keluarga satu partai.
Adapun Presiden Jokowi merupakan kader PDIP, begitu juga dengan anaknya yang kini menjadi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming.
Langkah Kaesang Pangarep ditafsirkan sebagai renggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan partainya sendiri.
Selain itu diartikan juga sebagai cara Presiden Jokowi bermain di banyak kaki jelang lengser dari kekuasaan pasca Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin.

Baca juga: Sebut Nama Cawapres Akan Segera Diumumkan, Capres Ganjar Pranowo Pilih Sosok Mahfud MD?
"Kelihatannya Jokowi sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan PDIP, sedang tidak nyaman," kata Ujang Komarudin, kepada Tribunnews.com, Minggu (24/9/2023).
"Karena sudah banyak analisa saya di media bahwa dari dulu hubungannya (Jokowi dengan PDIP) kan naik turun, panas adem, kadang baik kadang tidak," sambungnya.
Sehingga, menurut Ujang, bergabungnya Kaesang menjadi kader PSI menjadi hubungan anti-klimaks yang kelihatannya tidak bagus antara Jokowi dengan PDIP.
Tak hanya itu, Ujang menduga Jokowi ingin menyimpan telur di banyak tempat.
Dalam hal ini, mendorong Kaesang bergabung dengan PSI.
Padahal, kata Ujang, keputusan Jokowi mengizinkan Kaesang bergabung dengan PSI merupakan hal yang melanggar aturan AD/ART dari PDIP.
Sebab, menurutnya, PDIP mengharuskan satu keluarga kadernya harus bergabung ke partai berlogo kepala banteng moncong putih itu.
"Kedua, bisa jadi bahwa Jokowi ingin menyimpan telur di banyak tempat. Kan politik itu kan tidak boleh, tidak bisa menyimpan telur di satu keranjang. Ya karena kalau satu keranjang itu pecah, hancur semua. Maka disimpan di partai lain dan itu kan dilakukan oleh dinasti parpol yang lain, menjadikan banyak partai sebagai jalan hidup politik atau dinasti, di banyak daerah," kata Ujang.
Pelantikan Kepala Daerah Bakal Mundur setelah 13 Maret 2025, Sidang Gugatan Isran-Hadi Tunggu MK |
![]() |
---|
Berkat Gugatan Mahasiswa UIN, MK Hapus Aturan Presidential Threshold: Semua Parpol bisa Usung Capres |
![]() |
---|
MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, 15 Cagub-Cawagub Ajukan Gugatan, Termasuk Kaltim Isran-Hadi |
![]() |
---|
Optimisme Ekonomi Kalimantan Utara Pasca Pilkada Serentak 2024 dan Kebijakan PPN 12 Persen |
![]() |
---|
Akar Masalah Tim Ridwan Kamil-Suswono Bakal Ajukan Gugatan ke MK soal Pilkada Jakarta 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.