Megawati Singgung Manipulasi Hukum, PDIP Mulai Serang Jokowi? TKN Prabowo-Gibran Buka Suara

TRIBUNKALTARA.COM - Pidato politik Megawati Soekarnoputri soal MK dinilai bentuk kekecewaan PDIP terhadap keluarga Presien Jokowi, TKN Prabowo-Gibran buka suara.

Hubungan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi seakan berada di titik terendah.

Diketahui hubungan keduanya disebut-sebut merenggang sejak Presiden Jokowi merestui sang putra yakni Gibran Rakabuming untuk ikut Pilpres.

Restu Presiden Jokowi tak sejalan dengan keputusan partainya yakni PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud.

Adapun Gibran Rakabuming justru dipasangkan oleh rival yakni Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju.

Dalam sebuah pernyataannya yang diunggah akun YouTube PDI Perjuangan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung proses rekayasa hukum.

Hal itu merujuk pada hasil sidang etik MKMK yang menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat.

Lantaran terlibat dan persidangan gugatan yang penuh konflik kepentingan di mana putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya membuka jalan bagi Gibran Rakabuming untuk ikut Pilpres.

Menurut Megawati Soekarnoputri apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tak ubahnya manipulasi.

Karena itu ia mengajak semua lapisan masyarakat untuk mencegah Pemilu penuh kecurangan.

Baca juga: Pilpres 2024, Menantu Presiden Jokowi Tunjuk Syamsir Arief jadi Ketua Relawan Prabowo-Gibran Kaltara

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan, yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," kata Megawati dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube PDIP, Minggu, (12/11/2023).

Megawati kemudian memuji MKMK yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar kode etik.

Menurut dia, putusan MKMK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.

Putusan MKMK itu, kata Megawati, adalah bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.

Megawati menyayangkan adanya rekayasa itu. Dia mengaku sudah berulang kali berkata bahwa konstitusi harus diikuti dengan selurus-lurunya.

"Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai hukum dasar tertulis. Namun, memiliki roh," katanya.

Putri Bung Karno itu menyebut konstitusi mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang tata pemerintahan negara seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, menduga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa kecewa sekaligus marah kepada Presiden Jokowi dan keluarga.

Dugaan itu muncul menyusul pidato Megawati, Minggu (12/11/2023).

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung tanda-tanda kecurangan jelang Pemilu 2024.

Presiden ke-5 RI itu juga membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres.

Menurut Umam, Megawati tampak masih bisa menahan diri untuk tidak menyebut langsung sosok Gibran, Prabowo, maupun Jokowi dalam pidatonya.

Megawati hanya menyentil adanya rekayasa hukum akibat praktik kekuasaan.

Umam menduga tindakan Megawati itu juga bisa menjadi strategi politik ke depan.

Baca juga: Bobby Nasution Pilih Dukung Prabowo-Gibran, Mantu Presiden Jokowi Dapat Ultimatum dari PDIP

"Pernyataan Megawati menunjukkan besarnya kekecewaan dan kemarahannya terhadap dinamika politik mutakhir, namun semua itu disampaikan dengan cara yang tidak vulgar, bahkan lebih terkesan sedih,” ucap Umam, dikutip dari Kompas.com, Senin (13/11/2023).

"Tampaknya PDIP masih mencoba berhati-hati dan mengantisipasi perubahan peta jika pilpres berjalan dua putaran nanti."

Selain itu, Umam juga menyebut pidato Megawati seolah menjadi tanda perpisahan PDIP dengan Jokowi.

Hal itu lantaran saat ini putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

"Pernyataan Megawati menunjukkan besarnya kekecewaan dan kemarahannya terhadap dinamika politik mutakhir,” imbuhnya

Pernyataan Megawati Soekarnoputri itu pun direspons oleh banyak pihak termasuk TKN Prabowo-Gibran.

Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, membantah bahwa Anwar telah mempengaruhi para hakim lain untuk mengabulkan gugatan tersebut.

"Kemudian ada isu ini. Pertanyaannya adalah di dalam Pasal 46 UU MK, keputusan sidang-sidang itu diputuskan secara kolegial."

"Satu hakim memiliki hak yang sama dan telah dibuktikan oleh MKMK [bahwa] tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar Usman bisa mempengaruhi hakim-hakim lain," kata Nusron, (12/11/2023), dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV.

Dia juga mempertanyakan di mana letak manipulasi hukum di MK.

"Terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya di mana? Wong UU mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yang sama."

"Anwar Usman sendiri pun meskipun kepala, memiliki hak yang sama, dan kebetulan posisinya 5-4. Itu dibuktikan dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)," ujar dia.

Beberapa waktu lalu MKMK menggelar sidang kasus pelanggaran etik oleh para hakim konstitusi yang menangani perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Sejumlah hakim dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi. Anwar mendapat sanksi terberat, yakni pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Nusron menganggap sanksi berat untuk Anwar itu wajar karena Anwar berposisi sebaga Ketua MK.

"Kemudian, menyikapi adanya MKMK lain, toh kemudian dari 6 orang yang diadukan dalam MKMK, semua dinyatakan salah dengan bobotnya masing-masing," ucap dia.

"Kalau Pak Usman mendapatkan bobot paling besar, ya wajar, wong beliau adalah kepalanya, ketuanya. Yang namanya ketua pasti kalau ada prestasi, prestasinya paling banyak. Kalau ada kesalahan, pasti kesalahannya paling banyak. Namanya juga ketua," kata dia.

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok tribunkaltara.com

YouTube Shorts TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official