Nunukan Menuju Kota Layak Anak, DSP3A Akui Banyak Syarat yang Harus Dipenuhi: Belum Layak

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) sedang mempersiapkan Nunukan menuju kota layak anak.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, DSP3A Nunukan, Endah Kurniawati mengatakan untuk menuju kota layak anak tak sedikit syarat yang mesti dipenuhi.

"Nunukan belum layak disebut kota layak anak. Tapi dari 24 indikator penilaian, tidak mesti semuanya dipenuhi. Misalnya ada 500 sekolah, lalu separuhnya sudah masuk kriteria sekolah ramah anak. Maka dianggap terpenuhi syaratnya. Jadi ada range nilai mulai 500 sampai 1.000," kata Endah Kurniawati kepada TribunKaltara.com, Selasa (21/11/2023), sore.

Endah mencontohkan Sekolah Ramah Anak harus memiliki toilet yang terpisah antara pria dan wanita.

Baca juga: Tarif Penumpang Speedboat Reguler Rute Nunukan-Tarakan Rp 280 Ribu Per Orang. Cek Jadwal Berangkat

Kemudian contoh lainnya Endah katakan bahwa sekolah juga harus menyediakan akses dan lingkungan yang ramah bagi anak cacat fisik.

"Kalau anak cacat mental atau bisu dan tuli bisa sekolah di SLB (sekolah luar biasa). Tapi anak yang cacat karena kecelakaan mereka harus kembali ke sekolah dan sekolah harus membuat mereka nyaman berada di lingkungan sekolah," ucapnya.

Selain sekolah ramah anak, DSP3A Nunukan juga menginginkan adanya Puskesmas ramah anak, pusat kreativitas anak, ruang bermain ramah anak, dan rumah ibadah ramah anak.

Endah menargetkan tahun 2024 Kabupaten Nunukan sudah bisa memenuhi kriteria menjadi kota layak anak.

"Semua sedang kami persiapkan dan setiap tahun Nunukan itu dievaluasi. Nanti tanggal 30 November kami pelatihan Puskesmas ramah anak. ujar Endah.

Sementara itu, Endah juga menyampaikan bahwa Nunukan belum memiliki ruang bermain ramah anak.

Saat ini ada beberapa fasilitas umum yang dijadikan masyarakat sebagai tempat bermain anak-anak. Seperti Alun-alun Nunukan.

Padahal menurut Endah Alun-alun Nunukan sangat tidak aman untuk dijadikan lokasi bermain bagi anak-anak.

"Dulu kami sempat ingin standarisasi sebagai tempat bermain anak. Tapi masalahnya itu bukan lahan pemerintah daerah. Sehingga statusnya pinjam pakai. Di situ bebas orang merokok. Pagar tidak ada. Transaksi prostitusi juga ada," tuturnya.

Lanjut Endah,"Samping perpustakaan juga tidak bisa dijadikan tempat bermain ramah anak. Karena itu bukan lahan pemerintah daerah," tambahnya.

Dia menyebut satu-satunya lokasi yang bisa dijadikan tempat bermain anak terletak di perumahan KPN Jalan Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan.