Kritik Anies terhadap Pembangunan IKN Nusantara: Bangun Kota di Tengah Hutan Timbulkan Ketimpangan

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Calon Presiden ( Capres ) Anies Baswedan melontarkan kritik terhadap kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Anies Baswedan menyebut proyek pembangunan IKN Nusantara akan menimbulkan ketimpangan baru.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies Baswedan di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama pasangan Capres dan Cawapres di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Rabu (22/11).

Menurutnya, alasan pemerintah saat ini membangun Ibu Kota Nusantara di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timut sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ini.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies Baswedan menegaskan.

Proyek IKN Nusantara yang kini banyak membuka lahan hutan belantara di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.

Baca juga: Timnas AMIN Tambah Personel, Profil Mantan Pimpinan KPK Ikut Menangkan Anies-Muhaimin di Pilpres

Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem.

Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," tandasnya.

Anies Baswedan mengatakan jika pemerintah serius menginginkan pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia.

Dalam dialog kemarin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga menyampaikan sejumlah hal, antara lain terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga masalah kemunduran demokrasi.

Terkait UU ITE, Anies Baswedan berjanji akan merevisi UU yang dinilai membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat itu jika terpilih dalam Pilpres 2024.