Mata Lokal Memilih

Akademisi Unmul dan Berbagai Perguruan Tinggi Minta Presiden Netral, Jokowi: Itu Hak Demokrasi Ya!

Akademisi Universitas Mulawarman atau Unmul Samarinda dan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo.

Editor: Sumarsono
Kompas.com
Para akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarya mengeluarkan pernyataan sikap polisi merespon situasi dan kondisi politik menjelang Pemilu 2024. Hal sama juga dilakukan UGM dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Indonesia. (Kompas.com) 

Oleh karena itu, Tuti mengajak seluruh Sivitas Akademik Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan.

"Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.

Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan  pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," tambahnya.

Deklarasi dari Unhas

Sedangkan dari Makassar, Forum Guru Besar dan dosen Unhas juga menyatakan sikap melihat kondisi demokrasi di Indonesia.

Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi memimpin deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2)

Para guru besar Unhas ini membuka deklarasi menyanyikan lagu "Padamu Negeri".

Mereka mengingat perjuangan demokrasi untuk persatuan Indonesia.

Baca juga: Bocoran Isi Obrolan Presiden Jokowi dan Mahfud MD saat Sampaikan Surat Mundur dari Menkopolhukam

"Setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional, maka Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Makassar mengeluarkan pernyataan sikap," ujar Prof Triyatni Martosenjoyo.

Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan Pemilu sebagai instrumen demokrasi.

"Kedua mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," tegas Prof Triyatni

Ketiga, meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

Penyelenggara Pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.

"Keempat menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilu dan Pilpres 2024 mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," lanjut Prof Triyatni.

Petisi Bulaksumur

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved