Sepakati Ganjar Soal Hak Angket Selidiki Kecurangan Pemilu, Anies Tegaskan Koalisi Perubahan Dukung!

TRIBUNKALTARA.COM - Ditanyakan terkait dorongan kubu Capres Cawapres nomo urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD soal hak angket menyelidiki kecurangan Pemilu 2024, berikut respon Capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

Pada intinya, Anies Baswedan bersama Parpol Koalisi Perubahan memberikan dukungan terhadap hak angket yang digaungkan Ganjar Pranowo.

Dan, Anies Baswedan menegaskan Parpol Koalisi Perubahan solid.

Sehingga, diungkapkan Anies Baswedan, tidak ada yang berubah, dan sesuai dengan Parpol Koalisi Perubahan akan berjalan seperti sedia kala.

Terkait dengan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 juga, Anies Baswedan menuturkan THN Anies-Muhaimin terus bekerja.

Baca juga: Pengancam Tembak Capres Anies Baswedan Asal Kutim Tersangka, Mengaku tak Puas Hasil Debat Pilpres

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecuarangan pemilihan umum.

Tiga partai tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Anies juga menegaskan, koalisi perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai.

Soliditas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum Partai Koalisi.

"Kami semua ini solid enggak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan terus bersama," tandasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, untuk menggunakan hak angket dalam melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ganjar menilai hal itu harus dilakukan karena ada dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini berpendapat, ketelanjangan dugaan kecurangan pada pelaksaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apa pun kepentingan politik dan dukungan pada pasangan calon (paslon) tertentu.