Partisipasi Pemilih Menurun, Saat Pemilihan Ulang di TPS 57 Karang Anyar Tarakan

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 57 di  Kelurahan Karang Anyar, Tarakan, Kalimantan Utara Kamis (22/2/2024) kemarin berjalan lancar.

Pelaksanaan PSU dimulai pukul 07.00 WITA hingga pukul 13.00 WITA. Berlanjut dengan rekapitulasi sampai pukul 22.00 WITA malam tadi.

Selama proses PSU di TPS 57 Kelurahan Karang Anyar, KPU Tarakan pantau langsung di lokasi. 

Menurut M Taufik Akbar, Komisioner KPU Tarakan, pihaknya mendapatkan laporan dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bahwa terjadi penurunan partisipasi pemilih.

Baca juga: BREAKING NEWS Pemilihan Ulang di TPS 57 Karang Anyar Tarakan, Pemilih Rela Keluar dari Tambak 

"Sekitar belasan orang dari pencoblos kemarin, itu keseluruhan DPT. Tapi semua kondusif, kita lihat masyarakat di sini saling menghibur, dan kabar baik bahwa PSU berjalan lancar," jelasnya.

Dengan adanya penurunan partisipasi pemilih, dipastikan hasil penghitungan suara sudah pasti beda pada pencoblosan di 14 Februari 2024 lalu.

Saat PSU di TPS 57 Kelurahan Karang Anyar total ada 274 orang DPT (Daftar Pemilih Tetap) 1 orang DPTB (Daftar Pemilih Tambahan) dan 9 orang DPK (Daftar Pemilih Khusus). 

Adapun jumlah surat suara diterima 280 lembar dan yang digunakan mencoblos 253 lembar. Surat suara tidak dipakai 27 lembar. Untuk surat suara sah dan tidak sah dihitung menyesuaikan jenis pemilihan.

Sementara itu, M Taufik Akbar mengungkapkan alasan dilakukannya PSU di TPS 57, karena berdasarkan kajian, ada pemilih melanggar pasal 80 ayat 3 PKPU Nomor 25 tentang Pemungutan Suara dan direkomendasi Bawaslu Tarakan kemudian dipelajari.

"Ada satu pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali baik di TPS yang sama atau berbeda. Sebelum ke TPS 57, dia sudah dari TPS-nya," ujar Taufik, sapaan akrabnya.

Bahkan menurut pengakuan petugas KPPS, sudah melakukan pemeriksaan tangan untuk mengecek bekas tinta.

"Petugas KPPS sudah mengecek dan tidak melihat. Bisa jadi diduga dihapu. Jadi saat bekerja terjadi penumpukan massa di jam krusial." terangnya. 

Sedangkan untuk petugas KPPS yang bertugas di PSU kemarin adalah orang yang sama karena masa berakhir kerja per 25 Februari 2024.

"Jadi gak digaji tapi ada uang operasional diberi. Jumlahnya yang tahu persis di sekretariat," pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah