Duka Palestina dan Lemahnya Peran PBB

Sampai hari ini, ada semacam kegembiraan ketika melihat sikap dan posisi pemerintah Indonesia dalam mengawal persoalan Palestina.

Keberpihakan Indonesia setidaknya menjadi kekuatan dan sedikit mengobati luka dan derita di Tanah Palestina.

Tentu, sikap dari pemerintah Indonesia dalam mengawal persoalan Palestina, harus terus didukung oleh seluruh komponen warga Indonesia. 

Langkah dan sikap politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah langkah menerjemahkan dan mengaktualisasikan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 

Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. 

Seturut  itu, pemerintah Indonesia  ikut melasksnakana ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Kiranya, langkah dan sikap politik tersebut harus dibarengi dengan komitmen anak-anak bangsa untuk menyamakan pandangan tentang  Palestina.

Ada semacam kegamangan ketika membaca pandangan yang menarasikan bahwa “selesaikan dulu persoalan internal (dalam negeri), baru urus Palestina”.

Dalam hemat saya, pandangan seperti ini, telah mengerdilkan spirit dan pesan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Tidak hanya itu, pandangan seperti itu, juga telah mengerdilkan nilai-nilai kemanusiaan yang terus diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia bagi eksistensi  Tanah Palestina.

Pada akhirnya, eksistensi Tanah Palestina sangat tergantung pada sikap dan keberpihkan masyarakat global, terkhusus organisasi-organisasi dunia seperti  OKI, organisasi regional Asean, Amerika Latin, Eropa dan Afrika  yang harus terus menerus  menyuarakan dan mengambil langkah berani untuk berbuat demi masa depan Tanah  Palestina.

Urusan palestina adalah urusan kemanusiaan. 

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok tribunkaltara.com

YouTube Shorts TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official