Kaltim Memilih
Konflik Jelang Pilkada Bontang, Ketua PKB Kaltim Tersinggung Ada Kandidat Sebut "Calo Tiket Pilkada'
Terjadi konflik internal jelang Pilkada Bontang, Ketua PKB Kaltim Syafruddin tersinggung ada kandidat menyebut calo tiket Pilkada, maksudnya siapa?
TRIBUNKALTARA.COM, BONTANG - Terjadi konflik internal jelang Pilkada Bontang, Ketua PKB Kaltim Syafruddin tersinggung ada kandidat menyebut calo tiket Pilkada, maksudnya siapa?
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kaltim bersuara mendengar sejumlah pengurus PKB di Kota Bontang yang dinilai tendensius mengeluarkan pernyataan.
Meski demikian, Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin santai saja menanggapinya.
Udin -- begitu dia disapa, terang-terangan menyatakan bahwa semestinya komunikasi harus dijalankan, bukan saling tuding.
Ia menilai ini sebuah hal lucu ketika DPC PKB Bontang yang diketuai Basri Rase malah berpolemik dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Bontang 2024.
Syafruddin menegaskan hasil penjaringan akan langsung dilaporkan ke DPP PKB, tanpa melalui melalui DPW.
Alasannya, untuk menghindari makelar atau calo politik yang terendus muncul menjual nama PKB guna mendapatkan tiket Pilkada 2024.
Baca juga: Pilkada Bontang Mulai Memanas, Dua Kader PKB Sama-sama Siap Maju, Sutomo dan Basri Rase Bersaing
"Maksudnya calo ini siapa? Kalau Ketua DPW ( PKB Kaltim ) ini memang anggota DPR RI terpilih, faktanya di Bontang memang kurang signifikan (suara).
Apa susahnya mendatangi saya? Diskusi dengan saya, koordinasi. Kalau memang tidak signifikan menyumbang suara DPR RI misalnya atau hal lain, bisa dikomunikasikan," kata Syafruddin, Selasa (23/4).

"Ini kan lucu saja, masih berproses. Belum apa–apa sudah polemik. Masih proses pendaftaran," imbuhnya.
Menurut Udin, sejatinya sah–sah saja DPC PKB Bontang langsung berkoordinasi dengan DPP.
Namun, ia mengingatkan bahwa hal serupa pernah terjadi di internal kader PKB ketika pengusulan nama pengurus tingkat DPC yang berujung kekecewaan karena tidak melalui DPW.
"Basri Rase kalau memang ingin langsung ( lobi ) ke DPP nggak ada masalah, tapi jangan menyebut DPW calo, yang dimaksud calo siapa?
Seakan-akan DPW akan menjegal, SK yang mengeluarkan DPP kan, jika memang ingin ke Jakarta silakan, tidak ada masalah, tetapi jangan sampai nasibnya seperti kader lain," kata Udin.
Adanya kandidat lain yang diusung DPP PKB untuk maju di Pilkada Bontang yang juga kader internal yakni Sutomo Jabir, diduga kuat menjadi persoalan utama.
Baca juga: Ketua PDIP Kaltim Geram Ada Kader Daftar Bakal Calon Wawali Bontang ke Golkar: Jangan Semau-maunya!
Sementara di DPC PKB Bontang masih menghendaki Basri Rase kembali maju Pilkada Bontang untuk periode keduanya.
"Kalau misalnya mau ke DPP tidak apa. Kalau saya lihat DPC mau mengusulkan pengajuan SK penetapan Basri Rase ke DPP, ya kita hormati.
Tapi jangan seakan-akan dinilai DPW menjegal Basri Rase, darimana rumusnya, beliau itu Ketua DPC, yang berhak mengeluarkan SK DPP, kita tak punya hak menjegal dia.
Kalau pun misalnya ada kader ( internal ) yang mendaftar silakan saja, jangankan kader, di luar partai saja boleh kok," kata Udin.
Tak Setor Nama
Sekretaris DPC PKB Bontang Firman Nawawi membenarkan, pihaknya mengusulkan nama kandidat calon kepala daerah maju di Pilkada Bontang yang terjaring, langsung ke DPP tanpa melalui DPW Kaltim.
Ia menjelaskan, langkah itu ditempuh untuk memangkas alur pengajur bakal calon hasil penjaringan.
Selain itu menghindari mekelar politik yang terendus muncul menjual nama PKB, untuk mendapatkan tiket Pilkada Bontang.
"Juknisnya sudah ada, jadi untuk hasil penjaringan DPC nantinya diserahkan langsung ke DPP. Tidak lagi melalui DPW Kaltim," ungkapnya, Selasa (22/4).
Baca juga: 4 Kader PKB Direkomendasikan Maju di Pilkada Kaltim 2024, Buka Pendaftaran Jaring Figur Eksternal
Di sisi lain penjaringan bakal calon kepala daerah juga dibuka di DPW Kaltim. "Penentuannya di DPP. Hasil DPC dan DPW ketemu satu pintu," bebernya.
Firman menambahkan sampai saat ini DPC PKB masih melakukan proses penjaringan.
Secara internal memang PKB Bontang masih berkeinginan mengusung Basri Rase bertarung di Pilkada Bontang.
Sebelumnya Firman juga angkat bicara terkait isu perpecahan internal partainya, dalam mengusung satu figur bakal calon Wali Kota dalam di Pilkada Bontang 2024.
Munculnya nama Sutomo Jabir, anggota DPRD Kaltim untuk Pilkada Kota Bontang mendatang dianggap menjadi batu sandungan untuk Ketua DPC PKB Basri Rase.
Tiket PKB jadi rebutan dua kader.
Menanggapi itu, Firman mengaku DPC PKB Bontang tidak mempersoalkan jika Sutomo mendeklarasikan keinginan untuk maju di Pilkada Bontang.
Menurutnya setiap kader PKB diberikan keleluasaan untuk tampil, karena itu adalah hak politik.
Namun langkahnya mesti terukur dan tidak dengan cara membangun persepsi yang buruk ke publik, dengan mengeluarkan penilaian mengatasnamakan DPW berkaca pada perolehan Pemilihan Legislatif lalu.
Firman mengatakan keliru jika dianggap Basri Rase gagal membesarkan PKB di Bontang.
Baca juga: Nama-nama Kader PDIP Bakal Diusung Maju Pilkada Kaltim 2024, Pendaftaran Calon Dibuka hingga 15 Mei
Kalau hanya mengacu pada perolehan suara Pileg DPR RI. Di sisi lain kursi ditingkat kota bertambah.
Dari nol jadi 3 dan tahun ini hasilnya kembali naik 1 kursi. Artinya, kerja-kerja secara ke partai berjalan dan terbukti.
"Kita harus fair menilai. Artinya DPW harus membuka diri. Kenapa seperti ini. Ada faktor X," ungkapnya.
Sementara, kata Firman untuk ditingkat DPRD provinsi dan DPR RI mereka tidak secara serius bekerja di Bontang.
"Mereka tidak pernah turun ke sini, jujur setiap ada pertemuan kami promosikan. Baliho ada kita sebar dimana-mana. Harusnya ada gayung bersambut.
Ayo kita sama-sama bekerja. Jangan 100 persen menyalahkan kami di DPC," ungkapnya.
Klaim Restu DPW
Sebelumnya, Sutomo Jabir dalam kesempatan wawancara dengan awak media, percaya diri bisa tampil sebagai kandidat utama PKB di Bontang.
Ia mengaku mengantongi restu DPW PKB Kaltim. Restu itu tidak datang dengan sendiri pasti ada pertimbangan rasional.
Misalnya hasil Pemilihan Legislatif 14 Februari lalu. Dimana tercatat capaian suara Calon Legislatif DPR RI Syafruddin hanya 5 ribu suara, jauh dari target yang ditetapkan yakni 15 ribu.
"Kalau DPP perhitungannya suara DPR RI, bica parliamentary threshold," kata Sutomo saat ditemui wartawan, di salah satu kafe di Jalan Pattimura, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Minggu (21/4). (uws/mrd)
Baca juga berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.