Maju Bakal Calon Wali Kota di Pilkada Tarakan, Begini Alasan Ahmad Usman Politisi PKB

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Ahmad Usman salah satu figur bakal calon Wali Kota di Pilkada Tarakan 2024. Alasan politisi PKB ini maju di Pilkada Tarakan, karena  sudah saatnya anak muda ambil peran menjadi kepala daerah.

"Alasannya kami melihat bahwa semangat anak muda kemudian yang selalu digaungkan setiap 5 tahun sekali, perhelatan kontestasi pemilu, anak muda tidak hanya jadi narasi, menjadi objek politik,” ujar Ahmad Usman yang saat ini masih menjadi  anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024.

Ahmad Usman mengatakan, banyak anak muda sadar bahwa sepanjang waktu jadi komoditas. Sehingga langkah yang diambil adalah harus segera mencari medianya mengaktualisasikan kepemudaan. “Mereka melihat untuk masuk ke ruang kebijakan kita harus lihat jalannya,” bebernya.

Ahmad Usman  sendiri memiliki tiga kursi atau setengah dari separuh syarat pendaftaran. Dan untuk menjadi katalisator, semangat pemuda dibawa masuk.

Baca juga: Kembalikan Formulir Bakal Calon Wali Kota Tarakan ke PAN, Ahmad Usman Serahkan Centong Nasi

Semenjak bergabung di PKB, ia sudah memulai perjuangan kepemudaanya di pemilu sebelumnya. Pada 2019 pemilu lalu, ia menjabat sebagai Ketua Parpol DPC PKB Kota Tarakan. Kemudian berlanjut di Pileg 2019-2024 kembali duduk sebagai anggota DPRD termuda di kursi legislative DPRD Provinsi Kaltara.

Perolehan suaranya saat itu sebanyak 7.287 dengan perolehan satu kursi. Meski satu kursi, ia mampu memimpin dan menjadi pemilik suara tertinggi. Ia melampaui suara Syamsuddin Arfah (PKS) yang meraih perolehan 5.635

“Saya ketua partai termuda saat itu, jadi formulasi caleg bagaimana caranya anak muda diberikan ruang berkontestasi dalam pileg saat itu. Dan Alhamdulillah ada 4 anggota DPRD terpilih dan semua anak muda. Kemudian ketua DPRD 2019 yang dilantik juga saat itu paling termuda,” ujar Ahmad Usman yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tarakan periode 2014-2019.

Sehingga kata Ahmad Usman, jejak history ini menjadikan dirinya dan dorongan rekan-rekannya untuk maju. Tentunya kata Usman, stigma anak muda tidak bisa dihilangkan dalam mendulang suara. Sampai hari ini, untuk hasil Pileg 2024, anak muda yang ikut berkontribusi.

“Bahkan di tubuh PKB, setiap Dapil juga yang memimpin anak muda. Sehingga saya melihat, ada kepercayaan begitu tinggi dan harapan tinggi dari masyarakat kepada pemuda masuk ke dalam ruang kebijakan,” jelas pria yang saat ini masih aktif sebagai Anggota DPRD Provinsi Kaltara ini.

Baca juga: Dua Komunitas Muda Ambil Formulir Pendaftaran ke PAN, Dukung Ahmad Usman Maju Pilkada Tarakan

Ia melanjutkan bahwa tidak hanya di kursi legislative. Karena berdasarkan tusi, legislative punya fungsi dan peranan serta kewenangan terbatas. Menurutnya perjuangan ini tidak tuntas.

“Anak muda harus berpikir bagaimana kepemipinan dan estafet. Kita dari PAN dan PKB, misalnya. Partai menurut UU adalah dimana syarat maju sebagai kepala daerah harus dari parpol dan independen. Makanya kami ambil peran siapkan kader mengisi kepemimpinan,” ujar pria kelahiran 4 Januari 1984 ini.

Berangkat dari semangat itu ia akhhirnya mantap untuk ikut andil. Ia juga menyampaikan mengapa kemarin ke PAN, karena menurutnya PKB dan PAN sama-sama lahir dari organisasi besar.

“Lahir dari perserikatan keumatan, di belakangnya berbaris barisan pemuda. Maka kami melihat meskipun satu kursi tapi ada ribuan orang di belakangnya,” ujar pria alumni SDN Utama 1 Tarakan ini.
Untuk itu ia harus ikut mengaktualisasikan diri. Semangat anak muda harus diwujudkan. Salah satunya kolaborasi. Termasuk juga bersama PAN.

“Itu harapan kita inginkan utnuk mengakutalisasikan harapan kawan kita anak nuda. Kami harpkan PAN bersama kita berjuang untun masuk mewarnai kebijakan yang ada di kota kita sendiri,” ujarnya.

Pria kelahiran 04 Januari 1984 mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini akan disambut bonus demografi dan komposisi penduduk usia produktif di atas 60 persen. Sehingga mereka akan merasakan kegalauan manakala jumlah sebesar ini tidak bisa mewarnai atau mempesngaruhi kebijakan di daerah.