Hindari Mahar Politik, Pilih Jalur Independen

Pengamatan Tribun di beberapa daerah, untuk sekadar mengambil formulir pendaftaran bakal calon saja sudah dikenai biaya puluhan juta rupiah.

Belum lagi, nanti ketika akan mendapat kepastian dukungan dari partai politik nanti ada sumbangan wajib atau mahar politik yang harus dibayarkan.

Tidak sampai di situ, setelah menerima keputusan diusung sebagai calon kepala daerah, biaya politik dalam jumlah besar harus disiapkan.

Untuk apa saja? Biaya kampanye, sosialisasi hingga biaya operasional tim kampanye.
Ada juga biaya untuk mengontrak konsultan politik untuk strategi pemenangan, survei opini publik, dan pengelolaan media sosial juga memerlukan biaya tinggi.

Tim sukses yang terdiri dari berbagai ahli dan pekerja lapangan juga membutuhkan dana besar untuk operasional mereka.

Termasuk nanti biaya saksi-saksi di TPS untuk memastikan tidak ada kecurangan atau gangguan selama masa kampanye dan hari pemilihan juga cukup besar.

Berdasarkan sumber untuk menjadi calon kepala daerah mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah.

Selain persoalan biaya politik, konflik kepentingan dari masing-masing partai pendukung juga perlu dimenej dengan baik. Jangan sampai nanti ada partai yang merasa dirugikan, karena tidak mendapat keuntungan dalam menentukan dukungan. Utamanya ketika menentukan calon pendamping sang wali kota.

Sementara untuk maju Pilkada melalui jalur independen tidak terikat oleh kepentingan partai politik, yang bisa menarik pemilih yang skeptis terhadap partai politik. Sebagai calon independen lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan situasi dan dapat mengambil keputusan dengan cepat tanpa harus melalui birokrasi partai.

Dari segi biaya mungkin tidak terlalu lebih banyak dibanding menggunakan jalur partai politik. Karena selama pengumpulan surat dukungan dari masyarakat itu sudah terjadi proses sosialisasi dan kampanye. Ada upaya meyakinkan masyarakat pemilih dengan menyampaikan visi dan misinya, sehingga mereka dengan suka rela memberikan dukungan.

Demikian juga dengan tim pemenangan yang sudah terbentuk sekaligus nanti bisa menjadi tim yang nanti membantu kampanye secara masif ke masyarakat.

Calon independen memang harus mengandalkan sumber daya sendiri atau dari dukungan masyarakat yang terbatas, yang bisa menjadi tantangan besar dalam kampanye.

Baca juga: Langgar Aturan, Megaproyek Terowongan Samarinda Disegel Pemprov, Reaksi Wali Kota Andi Harun

Meski diakui, calon independen tidak memiliki jaringan dan infrastruktur yang kuat seperti partai politik, yang bisa mempengaruhi efektivitas kampanye.

Apakah maju melalui jalur independen bisa menjadi pilihan, atau hanya sebatas untuk mengukur seberapa besar dukungan masyarakat kepada calon.

Pilihan maju melalui jalur partai politik atau calon independen sangat tergantung pada kondisi dan strategi calon itu sendiri. Calon yang memiliki sumber daya dan jaringan kuat serta tidak keberatan untuk tunduk pada kebijakan partai mungkin lebih cocok melalui jalur partai politik.

Sebaliknya, calon yang ingin menjaga kemandirian dan memiliki basis dukungan masyarakat yang solid mungkin lebih cocok sebagai calon independen. Keduanya memiliki tantangan dan peluang masing-masing, sehingga pertimbangan yang matang sangat diperlukan sebelum memutuskan jalur mana yang akan dipilih.

(*)

Baca juga berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News