Fasilitasi Kampanye Akbar di Pilkada Tarakan, KPU Masih Tunggu Konfirmasi Paslon Kharisma 

TRIBUNKALTARA.COM,TARAKAN- KPU Tarakan belum memastikan apakah akan mengadakan kampanye akbar atau tidak bagi Paslon nomor urut 1 Khairul-Ibnu Saud (Kharisma) di Pilkada Tarakan. Sebab ini tergantung dari Paslon Kharisma

Ketua KPU Tarakan, Dedi Herdianto mengungkapkan, hingga saat ini Paslon Kharisma belum memberikan kepastian apakah ada kampanye akbar atau tidak, karena masih dibahas.

 "Jadi untuk lokasi dan jadwal kampanye akbar belum dapat ditentukan. Kita akan diinformasikan lebih lanjut" ucap Dedi Herdianto.

Menurut Dedi Herdianto, dalam kampanye akbar, KPU Tarakan di Pilkada Tarakan hanya memfasilitasi Paslon. Sedangkan untuk kolom kosong sesuai aturan tidak ada.

Baca juga: Masuk Masa Kampanye, Bawaslu Kaltara Ingatkan BUMN dan BUMD tidak Terlibat Politik Praktis

"Bahasanya tidak ada dalam aturan jadi tidak diatur. Jadi kalau untuk kampanye yang difasilitasi secara aturan adalah peserta pemilihan. Yaitu paslon. Artinya selain dari itu tidak difasilitasi," ujarnya.

Dedi Herdianto melanjutkan, jika kolom kosong ingin berkampanye, apa yang akan dikampanyekan. Tapi jika bahasanya hanya menyampaikan isi pikiran dipersilakan.

Dedi Herdianto mengatakan, tahapan kampanye Paslon telah dimulai Rabu 25 September 2024. Dalam proses kampanye tidak boleh melakukan ancaman dan pemaksaan. itu tidak boleh. terang Dedi Herdianto.

Selain itu, dalam aturan kampanye tidak boleh mempertentangkan UUD 1945 dan mempertanyakan Pancasila. Ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Berbicara titik pemasangan alat peraga kampanye (APK), kata Dedi Herdianto, saat ini belum menemui kesepakatan meski KPU Tarakan sudah melaksanakan pertemuan rakor dengan stakeholder.

Dalam pertemuan belum lama ini, hanya menyerap seluruh masukan dan tambahan dari PPK, stakeholders juga terkait titik yang akan dipasangkan nanti.

"Sampai hari ini belum ditetapkan titik lokasinya karena beberapa yang menjadi masukan atau saran itu masih kita pertimbangkan. Contoh masukan dari stakeholders khususnya di Kesbangpol misalnya, ada beberapa titik disarankan jangan dipasang di titik itu karena bisa mengganggu konsentrasi pengendara ketika lewat jalan itu," ujarnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah