Harga Rp 15 Ribu Per Porsi di Program Makan Bergizi Gratis tak Sesuai di Nunukan, Segini Idealnya 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemeritah pusat menetapkan harga makanan Rp 15.000 per porsi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan harga makanan Rp15.000 per porsi tidak sesuai di Nunukan, Kalimantan Utara.

Asmin Laura mengungkapkan, alasannya karena kondisi geografis Nunukan terdiri dari dua pulau besar, daratan, dan dataran tinggi, sehingga perlu formula khusus untuk merealisasikan Program MBG dari Presiden RI Prabowo Subianto di perbatasan RI-Malaysia.

"Tidak hanya Nunukan, kita juga punya Pulau Sebatik, Kabudaya, dan Krayan. Untuk wilayah Kabudaya, pemerintah daerah harus pasok kebutuhan pokok dari Kabupaten Malinau. Untuk dataran tinggi Krayan, distribusinya dari Nunukan harus dengan pesawat. Sehingga perlu formula khusus untuk Kabupaten Nunukan," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Jumat (01/11/2024), pukul 11.00 Wita.

Terkait harga menu makanan Program MBG, Asmin Laura mengusulkan tiga kategori harga. Untuk Pulau Nunukan dan Sebatik sebesar Rp20.000 per porsi. Wilayah Kabudaya sebesar Rp25.000 per porsi. Sedangkan wilayah Krayan Rp30.000 per porsi.

Baca juga: Bertandang ke Nunukan, Pjs Gubernur Kaltara Akan Cek Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, Bupati Nunukan dua periode itu menuturkan, dirinya sangat mendukung untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun di sisi lain, akan sangat sulit bila pemerintah daerah dibebani dengan anggaran sebesar Rp15.000 per porsi.

Asmin Laura menyebut ada sekira 37.000 siswa di  Nunukan yang akan dilaporkan Pjs Gubernur Kaltara kepada Kementrian Dalam Negeri untuk persiapan pemberian makan gratis mulai 2 Januari 2025.

"Di Nunukan, terdapat sekira 37.000 pelajar yang menjadi sasaran program ini. Belum lagi kami harus menyiapkan beberapa dapur umum, lalu 50 hingga 60 tukang masak. Sehingga beban anggaran yang akan ditanggung pemerintah daerah sekira Rp60-an miliar lebih per tahun," ucapnya.

Di samping itu kata  AsminLaura, pemerintah daerah masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Utamanya membangun sejumlah sekolah di daerah pedalaman dan mengatasi kekurangan sumber daya guru untuk anak-anak di perbatasan. 

"Kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat. Mungkin dengan cara membentuk kelompok kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatur polanya," ungkap Laura.

Sebelumnya Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong telah meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di tiga sekolah yang ada di Desa Binusan, Pulau Nunukan, pada Kamis (31/10/2024).

Diantaranya SDN 006 Nunukan, SMPN 3 Nunukan, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Nunukan

Uji coba program tersebut terhadap 600 pelajar di tiga sekolah tersebut dengan harga menu yang disajikan Rp20.000 per porsi.

(*)

Penulis: Febrianus Felis