Bertemu Paslon Kharisma, Petambak Usul Rumah Tinggal Sementara dan Kuota BBM, Ini Jawaban Khairul 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Warga Pasir Putih di Kelurahan Karang Anyar, Tarakan, Kalimantan Utara, bertemu dengan Paslon Nomor Urut 1 Khairul-Ibnu Saud (Kharisma) di Pilkada Tarakan Minggu (3/11/2024). Pertemuan ini warga usul rumah tinggal sementara dan kuota BBM bagi nelayan dan petambak.

Saat bertemu Paslon Kharisma, Jufri salah seorang wargamenanyakan salah satu program Kharisma yakni di Program Bantuan Petani Nelayan Tangkap dan Budi Daya (Tambak) dengan memfasilitasi kemudahan pemenuhan BBM nelayan.  Ia bertanya apakah BBM lebih murah sehingga tidak menjadi multi tafsir.

Jufri menyinggung  persoalan nelayan dan petambak ada yang sudah tercover tambatan perahu. Namun yang menjadi persoalan, rerata warga adalah pengontrak rumah di daratan. Sehingga menurutnya diperlukan sistem atau kondisi untuk tambatan sebaiknya dibuatkan semacam perumahan sederhana sehingga warga bisa tinggal di sana apakah dalam bentuk mengontrak atau membeli.

"Karena rata-rata kejadian kehilangan saat ini karena begitu capek pulang dari tambak misalnya jam lima sore, barang kita tinggalkan terus ke Tanjung Pasir misalnya, maka potensi hilang. Seandainya katakanlah ada ruang kamar atau rumah katakanlah 4x4 meter untuk istirahat baru sampai pulang ke rumah utama terserah bagaiman sistemnya dikontrak atau dibeli," papar Jufri.

Baca juga: Calon Tunggal di Pilkada Tarakan, dr Khairul Tetap Kerja Keras Datangi Warga: Edukasi 20 Program

Menjawab persoalan ini pertama, Calon Wali Kota Tarakan, Khairul menyampaikan pertama untuk BBM, dulu ada bensin tapi sekarang pertalite. Kemudian pertalite informasinya masih sulit didapatkan sehingga harus membeli bahkan kadang membeli tempat lain harga lebih mahal daripada harga sebenarnya.

Oleh karena itu lanjutnya sebenarnya sudah pernah diwacanakan ide membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Lokasinya berada di pinggir laut awalnya dua tempat pertama di Kelurahan Karang Anyar Pantai atau Selumit Pantai, kedua di Kelurahan Pantai Amal.

Konsep ini lanjutnya memang harus ada izin atau rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Nah nanti kita urus ini. Karena saya lihat keluhannya nelayan tangkap khususnya. Mereka ini ada jatah di APMS. Tapi jatah dibagi per hari beda-beda orangnya. Jika ada yang melaut padahal saatnya pengambilan jatah, kemudian di APMS jatahnya adalah jatah harian diberikan sekian ton, harus habis hari itu. Ketika tidak datang mengambil, mobil lain datang maka diberi," ujarnya.

Besoknya yang seharusnya dapat namun tidak datang baru pergi mengambil jatah namun tidak bisa dan ini berpotensi ribut. Sehingga lanjutnya untuk mekanismenya nanti jatah tidak bisa digabung.

Baca juga: Bedah Visi Misi Cawalkot Tarakan, Khairul: Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masih Prioritas

"Selama ini kita tahu APMS itu ada jatah nelayan tapi dia juga melayani kendaraan umum. Nah nanti kalau sudah dibangun SPBN, itu betul-betul untuk nelayan yang punya kartu nelayan akan bisa dapatkan di situ. Konsep ini ke depan akan dikerjakan," paparnya.

Dulu sudah pernah ditugaskan kepada Perumda Energi Mandiri namun belum selesai karena berkaitan dengan perizinan  ke Kementerian Kelautan kemudian ke Pertamina untuk izin mendirikan  SPBN.

Menurutnya sesulit apapun harus diperjuakan karena ini persoalan terus berulang. Begitu juga petambak, akhirnya harus membeli BBM lebih mahal. Karena yang termurah pertalite dan saat ini pertalite bersubsidi.

Selanjutnya menjawab pertanyaan kedua yang disampaikan warga berkaitan dengan tambatan perahu dan dimungkinkan dibuatkan rumah susun untuk istirahat sementara nelayan.

"Di dekat itu daerah dekat pesisir pantai bisa direklamasi sebagian lalu dibuat rumah susun. Sekalian itu bagus kalau memang begitu konsepnya. Nanti tinggal kesediaan mau membeli atau menyewa. Saya kira kalau konsepnya begitu bagus karena selama ini terjadi adalah kesulitan petambak kita menambatkan speedboat," paparnya.

Ia melanjutkan dulu periode pertama, janjinya adalah pembangunan tambatan perahu di Mamburungan. Dan sudah dibuatkan tambatan dan sungai telah disiring.

 "Di sekitarnya itu ada tambatan. Kami bangun dua tahun anggaran pada waktu itu dan sudah jalan. Tapi tempat lain baru periode kemarin saat diskusi dengan petambak, masalah sama harus sewa kadang tempat tidak terlindung ada ombak, perahu bisa tenggelam hilang. Ini problemnya dan ke depan insyaAllah akan diprogramkan," terangnya.

Bisa menggunakan nanti tanah pemda yang ada di pesisir dan itu dikonsepkan ke depan agar menjadi bagian yang akan difasilitasi ke nelayan. Bisa saja mekanismenya misalnya sewa gratis tapi kembali lagi harus ada yang menjaga 

"Nah nanti bagaimana sistemnya melalui forum kah, karena saya tahu masing-masing ada forum,bisa mungkin buat giliran berjaga seperti kami lakukan di Mamburungan," paparnya.

Ditemui usai sosialisasi, pria yang akrab disapa Pak Dokter ini menyampaikan di pertemuan memang kebanyakan yang dikeluhkan masyarakat nelayan dan petambak. Memang lanjutnyaz  di dalam program itu ada beberapa program untuk nelayan.

"Seperti tadi  minta tempat tambatan perahu, fasilitas BBM bersubsidi termasuk ada usulan mungkin home stay sementara kalau mereka dari laut, apakah nnti di sewa atau beli. Saya kira juga banyak usulan, tentunya nanti kita akan rumuskan dengan baik," papar Khairul.

Ia menegaskan lagi untuk  BBM bersubsidi rencana dibuatkan SPBN  khusus melayani para nelayan. 

"Sedang pengurusan perizinan sih sebenernya di periode yang lalu. Cuma karena belum selesai dan saya sudah selesai menjabat memang terputus. Mudah-mudahan nanti kita akan teruskan karena memang harus ada dapat izin dan rekomendasi kementerian kelautan dan Pertamina untuk eksekusi.
Semua nelayan dapat yang penting ada kartu nelayan saya kira bisa dilayani," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah