Kaltara Memilih

Cek Jadwal Putusan 3 Sengketa Pilkada di Kaltara, MK Agendakan 4-5 Februari 2025: Sidang Dipercepat

Tayang: Minggu, 2 Februari 2025 09:17 WITA

Editor: Sumarsono

Cek Jadwal Putusan 3 Sengketa Pilkada di Kaltara, MK Agendakan 4-5 Februari 2025: Sidang Dipercepat

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa

SIDANG PUTUSAN MK - Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK di Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan sela sengketa Pilkada, termasuk 3 Pilkada di Kalimantan Utara pada 4-5 Februari 2025.

Untuk mempersiapkan hal itu dengan matang, para hakim dan pegawai MK bahkan tidak libur pada akhir pekan ini.

putusan NUnukan — SIDANG PUTUSAN MK -Cek jadwal sidang putusan 3 Sengketa Pilkada di Kalimantan Utara (Kaltara), Mahkamah Konstitusi (MK) agendakan 4-5 Februari 2025, sidang dipercepat.

"Kami tetap harus bekerja masuk untuk benar-benar mempersiapkan putusan ini dan pengucapannya nanti di tanggal 4 dan 5 itu bisa berjalan baik dan lancar," tutur dia.

Ia pun memastikan putusan dismissal nanti akan diucapkan secara langsung yang menjadi standar pengucapan putusan di MK.

Selain mempercepat sidang putusan sela atau dismissal, MK juga mempercepat jadwal sidang putusan seluruh sengketa Pilkada 2024.

Awalnya, putusan sengketa pilkada dijadwalkan paling lambat 11 Maret 2025. Namun, MK mempercepat jadwal sidang pembacaan putusan itu pada 24 Februari nanti.

Perubahan jadwal ini telah diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2025. "24 Februari, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) kita yang nomor 1/2025," kata Faiz.

Faiz menjelaskan percepatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip speedy trial.

"Ya, ini sesuai dengan prinsip persidangan, speedy trial, persidangannya cepat.

Alhamdulillah Majelis Hakim ini bisa memeriksa dengan secara efisien dan efektif, dan kita juga mengenal adagium delayed justice denied," katanya.

Faiz juga menegaskan bahwa percepatan ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Ia menambahkan bahwa percepatan ini dilakukan untuk memberikan kepastian bagi para pemangku dan pengambil kebijakan.

"Karena justru yang diharapkan oleh para pihak adalah selain rasa keadilan juga ada kepastian, terutama bagi para pemangku dan pengambil kebijakan.

Sehingga percepatan ini atas dasar untuk memberikan kepastian terhadap perkara-perkara yang sedang atau akan nantinya diputus oleh Mahkamah Konstitusi," ia menambahkan.

Untuk diketahui, MK telah menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak sejak 8 Januari 2025.

Terdapat 310 perkara yang diregistrasi untuk disidangkan.