PMI Terlantar Membeludak, Dinsos Nunukan Kewalahan Tangani Warga Sakit Tanpa Fasilitas Medis

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN- Gelombang kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) deportasi dari negara tetangga, Malaysia kembali memunculkan persoalan serius di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Banyak dari mereka datang dalam kondisi memprihatinkan, sebagian besar dalam keadaan sakit, bahkan menderita penyakit menular dan menahun.

Kondisi ini membuat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Nunukan kewalahan. 

Pasalnya, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) yang difungsikan sebagai tempat singgah sementara, tidak memiliki fasilitas medis maupun tenaga kesehatan.

Baca juga: PMI Jangan Tertipu Calo! Pendaftaran dan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Kini Mudah dan Resmi

"RPTC bukan tempat untuk merawat orang sakit. Kami hanya bisa menampung sementara karena fungsinya memang bukan sebagai rumah perawatan," kata Kepala DSP3A Nunukan, Faridah Ariyani, kepada TribunKaltara.com, Rabu (30/04/2025), sore.

Menurut Faridah Ariyani, DSP3A Nunukan telah berupaya membantu para PMI melalui kepesertaan BPJS. 

Namun keterbatasan anggaran dan ketiadaan rumah singgah dengan fasilitas medis yang memadai membuat pelayanan menjadi tidak optimal.

Situasi tersebut semakin kompleks ketika banyak orang terlantar ini menumpang tinggal di rumah warga tanpa melapor ke RT (Rukun Tetangga). Hal itu kata Faridah menyulitkan pendataan, pengawasan, dan penanganan awal.

"Kami sangat berharap RT aktif memantau siapa saja yang datang dan tinggal di lingkungannya. Jika ada yang sakit, mohon segera dilaporkan sebelum kondisinya memburuk," ucap Faridah.

Baca juga: Disnakertrans Kaltara Tegaskan PMI Ilegal yang Masuk Malaysia Bukan Warga Kalimantan Utara

Bagi orang terlantar yang dapat diidentifikasi dan memiliki keluarga, DSP3A Nunukan memfasilitasi pemulangan dan program revitalisasi sosial. 

Namun, jika tidak ditemukan keluarga, mereka akan dirujuk ke panti sosial seperti rumah jompo di wilayah Kaltara.

Ironisnya, saat terjadi kematian, DSP3A Nunukan juga harus turun tangan mengurus jenazah meski tanpa pos anggaran khusus. 

Selama ini, bantuan dari Baznas, paguyuban, kelompok adat, dan donatur sangat membantu meringankan beban.

"Untuk pengurusan jenazah napi misalnya, kami para pegawai sampai patungan. Tak ada anggaran pemakaman. Inilah kenyataannya. Kami sangat membutuhkan peran serta masyarakat," tuturnya.

Faridah menegaskan pentingnya mempertahankan program revitalisasi sosial dan bantuan bagi orang terlantar, yang dinilainya sebagai kebutuhan mendesak dan tanggung jawab bersama.

"Masih banyak warga yang membutuhkan perlindungan. Pemerintah memang punya kewajiban, tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan semua pihak," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis