Berita Kaltara Terkini

Dampak Efisiensi, Dana SOA Ditarik dari APBD Murni, DPPK-UKM Kaltara Bakal Kejar di APBD Perubahan

Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, DPPK-UKM Kaltara tetap upayakan anggarkan Subsidi Ongkos Angkut barang.

Penulis: Desi Kartika Ayu | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com / Desi Kartika Ayu Nuryana
TAK DAPAT ANGGARAN – Kepala DPPK-UKM Hasriyani saat menjelaskan terkait program SOA. Efisiensi! Anggaran SOA Ditarik Dari APBD Murni, DPPK-UKM Akan Kejar APBD Perubahan (TribunKaltara.com / Desi Kartika Ayu Nuryana) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ( DPPK-UKM ) Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ) tetap upayakan menganggarkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang.
 
Hal ini mengingat SOA baik bagi penumpang maupun barang yang sebelumnya dianggarkan mencapai Rp 18 Miliar harus turut terkena efisiensi.

Sehingga program unggulan bagi DPPK-UKM untuk menekan disparitas harga di wilayah perbatasan ini pun tak kunjung berjalan.
 
“Tahun 2024 anggaranya mencapai Rp 18 Miliar, tahun ini kita ajukan sama nilai nya. Karena adanya efisiensi untuk anggaran SOA ini ditarik. Tapi saya akan coba alokasikan Rp 3,4 Miliar,” kata Kepala DPPK-UKM Kaltara, Hasriyani, Senin (12/5/2025).

Baca juga: Anggaran Subsidi Penerbangan Malinau Bertambah, Warga Minta SOA Udara Direalisasikan Awal Tahun

Terkait kondisi ini, Hasriyani berharap ditengah perjalanan anggaran SOA sebesar Rp 3,4 Miliar dapat didongkrak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya lebih besar.
 
“Harapanya nominal Rp 3,4 Miliar ini masih bisa kita usahakan supaya lebih besar lagi nominalnya,” ungkapnya.
 
Namun dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, maka anggaran itu pun ditarik tanpa tersisa sedikitpun.
 
“Ternyata dengan efisiensi, anggaran itupun ditarik menjadi nol. Kalau tadi pergeseran atau dicadangkan mungkin tidak nolkan mungkin SOA bisa berjalan,” jelasnya.
 
Dikarenakan sudah tidak ada kemungkinan program SOA menggunakan dana murni dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: SOA Udara Malinau Kaltara Naik 27,5 Persen Tahun 2025, Subsidi Penerbangan Perintis Capai Rp 44,9 M

Pihaknya berharap anggaran SOA masih dapat diperjuangkan di APBD perubahan, mengingat urgensi bagi masyarakat di perbatasan.
 
Ia menyebutkan, meskipun anggaran kurang dari Rp 18 Miliar tidak akan mengurangi titik distribusi SOA.

Tetapi akan berpengaruh terhadap frekuensi penerbanganya.
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved