Anggota DPR RI Asal Kaltara Soroti Tanggung Jawab Perusahaan, Rapat dengan Kementerian Perindustrian

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR- Anggota Komisi VII DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara),  Rahmawati, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait tanggung jawab industri terhadap masyarakat dan lingkungan, dalam rapat kerja bersama Kementerian Perindustrian yang digelar di Gedung DPR RI, Kamis (03/07/2025)

Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza tersebut, Rahmawati mengangkat keluhan masyarakat atas berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas industri. 

Tak terkecuali di Kaltara. Di mana, kini sejumlah industri sudah mulai masuk di wilayah perbatasan ini.

Salah satu yang dikeluhkan masyarakat, munculnya asap hitam dari aktivitas industri yang diduga menyebabkan gangguan kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan lainnya. 

Baca juga: Job Fair 2025 Dimajukan ke Agustus, Disnakertrans Nunukan Targetkan 30 Perusahaan Berpartisipasi

“Kami dari Fraksi Gerindra mendorong Kementerian Perindustrian untuk memberikan teguran tegas kepada pabrik-pabrik yang abai terhadap lingkungan. Pertumbuhan industri tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kesehatan warga,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang nyata dan transparan. “CSR tidak cukup hanya menjadi formalitas administratif. Masyarakat membutuhkan kontribusi nyata, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum, yang dampaknya langsung terasa,” tegasnya.

Rahmawati juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan dan pemberdayaan SDM lokal, agar masyarakat di sekitar kawasan industri bisa menjadi bagian dari proses pembangunan.

“Industri harus hadir sebagai solusi, bukan masalah. Kementerian perlu memastikan bahwa warga lokal mendapat pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pabrik, agar mereka bisa turut merasakan manfaat ekonominya,” tambah dia.

Rapat ini, kata Rahmawati, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara dunia industri dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

(*)

Penulis: Edy Nugroho