TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR-Pemprov Kaltara akan melibatkan pihak swasta (perusahaan) dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kaltara, Bertius, Selasa (9/9/2025).
Bertius menyebutkan meskipun angka kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara) sudah dibawah angka Nasional, namun kondisi ini tetap menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi Pemprov Kaltara. Berdasarkan data terakhir prevalensi kemiskinan di Kaltara masih berada di angka 5,54 persen.
Pasalnya, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kaltara yang hanya menyentuh angka 700 ribu jiwa, maka angka 5,54 tersebut masih sangat tinggi. Sementara ditargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di Kaltara harus berada di angka 2,90 persen.
“Kita proyeksikan 5 tahun kedepan kemiskinan berada di angka 2,90 persen. Dari 5 ke 2 tidak sedikit angka yang harus diturunkan. Sehingga perlu dilakukan penguatan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.
Baca juga: Angka Kemiskinan di Kaltara Dipengaruhi Tingkatan Pendidikan, Naik 4,08 Persen Sepanjang Tahun 2024
Meskipun angka kemiskinan mengalami tren penurunan, namun dari segi anggaran masih cukup terbatas. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas bersama pihak swasta dalam hal ini perusahan-perusahaan di Kaltara.
“Semua perusahaan akan segera kita data. Jadi kontribusinya ini berupa CSR yang akan lebih kita arahkan untuk penanggulangan kemiskinan di setiap wilayah masing-masing,” terang Bertius.
Bertius menyebutkan, terdapat 3 strategi dari Pemerintah Pusat sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya pengurangan beban pengeluaran, menaikkan pendapatan serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Jadi kami arahkan CSR dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini berdasarkan data sosial ekonomi terpadu Nasional. Kita berikan data penduduk miskin di daerah wilayah mereka untuk dilakukan intervensi,” tandasnya.
(*)
Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.