Merokok di Indonesia: Ancaman Besar bagi Kesehatan dan Ekonomi Bangsa

Namun, tantangan implementasi masih besar karena lemahnya koordinasi lintas kementerian dan kuatnya lobi industri rokok.

Upaya pengendalian harus mencakup kenaikan tarif cukai tembakau secara bertahap minimal 25 persen per tahun agar rokok menjadi kurang terjangkau terutama bagi generasi muda.

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal perlu diperkuat, dan pendapatan cukai harus dialokasikan secara serius untuk program promotif dan preventif kesehatan, termasuk terapi berhenti merokok yang mudah diakses.

Selain itu, kampanye edukasi publik yang menyasar generasi muda dan perempuan harus ditingkatkan untuk menurunkan angka perokok baru.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai standar nasional di seluruh fasilitas publik dan transportasi juga mendesak dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok pasif.

Memilih Masa Depan yang Lebih Sehat

Kita dihadapkan pada pilihan penting: melanjutkan kondisi yang semakin memburuk dengan biaya kesehatan dan ekonomi yang menggunung, atau mengambil langkah berani membatasi konsumsi tembakau demi masa depan yang lebih sehat dan produktif.

Pendapatan cukai tembakau yang besar tidak dapat menutupi kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan yang merusak. Untuk itu, pengendalian tembakau harus menjadi prioritas kebijakan nasional yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Melalui kebijakan fiskal yang tepat, regulasi yang kuat, dan edukasi yang terus menerus, Indonesia dapat menekan laju prevalensi merokok dan membawa dampak positif nyata bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi negara. Masa depan generasi penerus bergantung pada seberapa cepat dan serius kita bertindak hari ini.

(*)