Bupati Nunukan Sampaikan Nota Keuangan RAPBD, Pendapatan Turun, Layanan Publik Tetap Diprioritaskan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD) Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Senin (24/11/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Nunukan Irwan Sabri mengawali dengan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut yang menjadi agenda penting dalam siklus keuangan daerah.

Bupati Nunukan, Irwan Sabri menegaskan, bahwa penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada seluruh regulasi nasional terkait keuangan negara, perbendaharaan, perencanaan pembangunan nasional, serta aturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Penyusunan RAPBD ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres 72 Tahun 2025, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Semua kita jalankan agar APBD 2026 tersusun secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Irwan Sabri kepada TribunKaltara.com.

Baca juga: Pemkab Nunukan Gelar FGD Pengelolaan Aset: Aset Daerah Jangan jadi Beban, Harus jadi Kekuatan

Prioritas Pembangunan 2026

Bupati menegaskan, penyusunan RAPBD 2026 selaras dengan arah pembangunan dalam RKPD Nunukan 2026 serta rancangan RPJMD 2025-2029, dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun enam prioritas pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2026 meliputi:

1. Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

2. Peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan dan kesehatan.

3. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

4. Kemudahan akses pangan.

5. Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim.

6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Pendapatan Turun, Efisiensi Tetap Dijaga

Dalam paparannya, Bupati Irwan menyampaikan gambaran umum kondisi keuangan daerah pada 2026:

Pendapatan Daerah: diproyeksikan Rp1,797 triliun, turun 4 persen dibandingkan sebelum perubahan 2025.

Belanja Daerah: direncanakan Rp1,992 triliun, turun 7,03 persen.

Penerimaan Pembiayaan: mencapai Rp198,44 miliar, naik 32,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan daerah, terutama dari komponen Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Bagi Hasil (DBH), disebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi.

“Penurunan DBH tentu berdampak pada ruang fiskal kita. Karena itu, efisiensi tetap kita lakukan, namun tanpa mengurangi belanja wajib terutama pendidikan dan kesehatan,” tegas Irwan.

Ia memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memenuhi alokasi minimal 20 persen belanja pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan pembayaran iuran BPJS masyarakat.

“Belanja infrastruktur juga tetap diarahkan untuk meningkatkan layanan publik dan konektivitas antarwilayah,” kata Irwan.

Menunggu Bantuan Keuangan Pemprov Kaltara

Selain itu, Irwan turut menjelaskan bahwa hingga penyampaian Nota Keuangan tersebut, alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum termasuk dalam proyeksi RAPBD 2026.

Baca juga: Perkuat Kesiapsiagaan, Pemkab Nunukan Bentuk TRC dan Tim Jitupasna, Respon Bencana Cepat dan Akurat

Alokasi tersebut akan disesuaikan bersama DPRD dalam pembahasan lanjutan.

Irwan berharap RAPBD Tahun Anggaran 2026 dapat dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan DPRD.

“Semoga penyusunan APBD 2026 berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Nunukan,” ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis