TAG
Masyarakat Hukum Adat
-
Pemkab Bulungan berkomitmen menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat adat, dalam melakukan kegiatan pembangunan.
Senin, 25 Agustus 2025
-
Pemkab Malinau akan fasilitasi 9 usulan hutan adat dari Masyarakat Hukum Adat Malinau yang telah masuk daftar tunggu, agar dapat diverifikasi.
Kamis, 31 Juli 2025
-
Bukti dukungan Pemprov Kaltara terhadap Masyarakat Hukum Adat, 5 usulan sudah masuk ke Pemerintah Pusat.
Kamis, 3 Juli 2025
-
Dishut Kaltara lakukan tinjauan langsung ke lokasi hutan di Desa Sajau Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, yang diduga dirambah secara ilegal.
Sabtu, 8 Februari 2025
-
Sekira 24,8 Ribu hektare wilayah di Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara telah mendapat pengakuan sebagai wilayah masyarakat hukum adat atau MHA.
Senin, 2 Desember 2024
-
Wakil Bupati (Wabup) Nunukan Hanafiah mengakui tak mudah Pemkab Nunukan untuk mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA).
Minggu, 1 September 2024
-
Penerima Kalpataru 2024, begini kehidupan Suku Punan Batu yang ada di Desa Benau Sajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ( Kaltara ).
Rabu, 10 Juli 2024
-
Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, 3 usulan hutan adat di Malinau, Kaltara akan melalui tahapan verifikasi lapangan tim KLHK RI.
Sabtu, 15 Juni 2024
-
Tunggu 10 tahun akhirnya usulan pengajuan pengakuan hutan adat oleh tiga Masyarakat Hukum Adat atau MHA di Malinau Kalimantan Utara akan diverifikasi.
Kamis, 13 Juni 2024
-
Usulan adanya pengakuan MHA atau Masyarakat Hukum Adat dari Desa Punan Dulau. Untuk itu masih diproses Pemkab Bulungan.
Kamis, 13 Juni 2024
-
DLH Malinau tengah mempersiapkan rencana visitasi terkait usulan masyarakat hukum adat untuk pengajuan pengakuan hutan adat di Malinau, Kaltara.
Rabu, 12 Juni 2024
-
Setelah mendapat pengakuan sebagai MHA, Pemkab Bulungan akan memperjuangkan kawasan hutan adat di permukiman Punan Batu Benau Sajau.
Rabu, 12 Juni 2024
-
Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia, Pemkab Bulungan telah menggelar konvoi berupa arak-arakan atas diraihnya penghargaan Kalpataru oleh MHA Punan Batu.
Rabu, 12 Juni 2024
-
Pemkab Bulungan menerbitkan SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk memastikan penghidupan Suku Punan Batu, YKAN beri apresiasi.
Minggu, 4 Juni 2023
-
Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Masyarakat Hukum Adat, DPRD Nunukan sikapi masalah suku Tenggalan dan Agabag dengan beri tiga opsi.
Senin, 27 Maret 2023
-
Kelompok masyarakat hukum adat Dayak Agabag datang menyampaikan aspirasinya ke Kantor DPRD Nunukan, Senin (27/03/2023), siang.
Senin, 27 Maret 2023