Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Tindak Lanjut Pencemaran Limbah di Sungai Malinau, Pemkab Terbitkan Sanksi Paksaan ke PT KPUC

Tindak lanjut pencemaran limbah di Sungai Malinau, Pemkab terbitkan sanksi paksaan ke PT KPUC.

HO/Humas Polres Malinau
Tim Investigasi dari Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan provinsi Kaltara saat mengunjungi lokasi pengendapan limbah tambang Kolam Tuyak di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu lalu (10/2/2021). (HO/Humas Polres Malinau) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Tindak lanjut pencemaran limbah di Sungai Malinau, Pemkab terbitkan sanksi paksaan ke PT KPUC.

Tindak lanjut kasus jebolnya tanggul Kolam Tuyak di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau kini tengah diproses di tingkat provinsi, Jumat (19/2/2021).

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menerbitkan surat keputusan (SK) Bupati Malinau tentang sanksi paksaan kepada pengelola kolam pengendapan limbah tambang batu bara tersebut.

Baca juga: DPRD Kaltara Akan Bentuk Pansus Pencemaran Sungai Malinau, Ini Respons Wagub Yansen Tipa Padan

Baca juga: Pansus Pencemaran Sungai Malinau Dibentuk, DPRD Kaltara Sebut tak Akan Bahas Soal Pencabutan Izin

Baca juga: Jatam Kecam Insiden Sungai Malinau Tercemar, Tuntut Pemerintah Usut Dugaan Pelanggaran Lingkungan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Malinau, Frent Tomy Lukas mengatakan, pihaknya sedang memantau penerapan sanksi paksaan tersebut, Jumat (19/2/2021).

"Sesuai SK Bupati, kami akan mengawal penerapan 6 poin sanksi paksaan terhadap PT KPUC sebagai pihak pengelola," ujarnya kepada TribunKaltara.com.

Dia mengatakan, saat ini sejumlah sanksi telah diterapkan oleh pihak perusahaan, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses.

"Sebagian sudah dijalankan KPUC, sebagian lagi on proses. Seperti penanaman bibit ikan dan udang, itu tinggal nunggu waktu untuk dilepas ke sungai," katanya.

Sementara itu, persoalan ini telah ditanggapi di tingkat provinsi. DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mencanangkan pembentukan Panitia khusus (Pansus)

Sebelumnya diberitakan TribunKaltara.com, Wakil Ketua 1 DPRD Kaltara, Andi Hamzah mengatakan pembentukan Pansus ditujukan untuk mengatasi problematika pencemaran lingkungan di Kaltara.

Tidak terbatas pada insiden Kolam Tuyak beberapa waktu lalu, melainkan seluruh kejadian serupa di masa mendatang.

Halaman
12
Penulis: Mohamad Supri
Editor: M Purnomo Susanto
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved