Nunukan Memilih

KPU Nunukan Minta Parpol Tindaklanjuti Administrasi Keanggotaan Bermasalah, Kaharuddin: Bisa TMS

KPU Nunukan minta parpol segera tindaklanjuti administrasi keanggotaan yang bermasalah, Kaharuddin: Bisa tidak memenuhi syarat atau TMS.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FEBRIANUS FELIS
Rapat koordinasi verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu tahun 2024, dan tindak lanjut tanggapan masyarakat oleh KPU Nunukan, Senin (03/10/2022), pagi. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - KPU Nunukan minta kepada partai politik ( parpol) agar segera menindaklanjuti administrasi keanggotaannya yang bermasalah.

Diketahui pagi tadi berlangsung rapat koordinasi verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu tahun 2024, dan tindak lanjut tanggapan masyarakat.

Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kaharuddin mengatakan beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti oleh parpol dalam verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.

Ia mencontohkan status pekerjaan anggota parpol yang tidak diperbolehkan menurut Undang-undang seperti PNS dan TNI-Polri, maka parpol dapat mengklarifikasi hal tersebut.

Baca juga: Program Baru Lantas Polres Nunukan Saat Operasi Zebra Kayan 2022, Arofiek: Duduk Dengar Kasi Solusi

Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kaharuddin.
Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kaharuddin. (TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS)

"Kalau yang bersangkutan sudah pensiun maka harus ada surat pernyataan sudah pensiun. Sehingga dalam verifikasi administrasi menjadi memenuhi syarat. Atau sebelum jadi Kepala Desa dia anggota parpol, maka harus ada surat pengunduran diri dari parpol," kata Kaharuddin kepada TribunKaltara.com, Senin (03/10/2022), pukul 15.00 Wita.

Tak hanya itu, menurut Kaharuddin status keanggotaan ganda eksternal juga harus ditindaklanjuti oleh parpol berupa surat pernyataan keanggotaan.

Bila yang bersangkutan memiliki surat pernyataan dari dua atau lebih parpol, maka KPU Nunukan akan memanggil yang bersangkutan dan parpol terkait untuk klarifikasi.

"Seseorang tidak boleh memiliki status keanggotaan dua parpol sekaligus. Dia boleh memilih salah satu atau tidak memilih keduanya," ucapnya.

Ia menyebut tahapan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan parpol terhitung mulai 3-10 Oktober 2022.

"Kami tekankan yang belum tereksekusi oleh parpol segera ditindaklanjuti. Memang batasannya sampai sebelum penetapan parpol pada 14 Desember. Tapi lebih cepat kan lebih bagus," ujarnya.

Kaharuddin menuturkan bila parpol yang bersangkutan tidak menindaklanjuti administrasi keanggotaan yang bermasalah maka konsekuensinya dinyatakan TMS ( Tidak Memenuhi Syarat).

Baca juga: Polres Nunukan Temukan Mobil Dinas Pemerintah Daerah Mati Pajak, Kasat Lantas Tegaskan Ini

"Kalau tidak ditindaklanjuti bisa TMS. Tapi status keanggotaannya yang dinyatakan TMS by sistem, bukan parpolnya. Jadi kalau ganda eksternal tidak ada surat pernyataan dari parpol, TMS di dua parpol," tuturnya.

Setelah tahapan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan parpol selesai, beber Kaharuddin data tersebut akan direkap oleh KPU Provinsi dan KPU RI.

"Nanti KPU RI yang putuskan apakah parpol memenuhi syarat atau tidak. Kami hanya verifikasi status keanggotaan bukan status kepartaian," ungkap Kaharuddin.

Penulis: Febrianus Felis

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved